Jumat, 28 Juni 2013

"Hobi" Baru Anggota DPR: Ceramahi KPK, Lalu "Hilang"

JAKARTA, KOMPAS.com — Kamis (27/6/2013) pagi hingga petang, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bulan-bulanan para politisi di parlemen. Mereka hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.

Rapat-rapat kerja, yang biasanya sepi kehadiran anggota DPR, kali ini diikuti tak kurang oleh 20 orang. Saat sesi pertanyaan dibuka, sebagian politisi ini sangat bersemangat melontarkan kritik dan pertanyaan.

Ada yang mengkritik proses penyadapan hingga mempertanyakan kasus yang melibatkan petinggi salah satu partai. Banyaknya pertanyaan membuat Wakil Ketua Komisi III dari FPKS Al-Muzzammil Yusuf sampai membuka dua termin.

Sesi pertanyaan dari Fraksi PKS menyedot perhatian. Dua politisinya, Fahri Hamzah dan Aboebakar Alhabsy, begitu vokal "menyerang" lembaga antikorupsi itu. Keduanya pun sama-sama menuding KPK sewenang-wenang melakukan penyadapan.

Fahri bahkan menyebut KPK telah melakukan dosa besar. Ayat Al Quran dikutipnya sebagai penguat, lengkap dengan terjemahan.

Saat sesi sudah akan ditutup, politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, tiba-tiba datang dan meminta waktu lima menit untuk ikut berbicara. Bukan Ruhut namanya kalau tidak bisa "meluluhkan hati" para politisi yang ada.

Meski waktu sudah menunjukkan saatnya shalat Ashar dan Ketua KPK Abraham Samad meminta rapat diskors, Muzzamil tetap mengizinkan Ruhut berbicara. Bila sesi sebelumnya penuh kritik, Ruhut sebaliknya justru bicara dengan penuh puja-puji kepada KPK, terutama terkait penanganan skandal Bank Century.

Ruhut menilai KPK sudah bekerja "on the track" dalam penanganan kasus pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun itu. "Partai Demokrat mendukung penuh KPK, ada yang katakan kami takut KPK bongkar Century. Tidak betul, Demokrat tak takut sama sekali," imbuh dia.

Setelah Ruhut usai "berpidato", Muzzammil mengetok palu tanda bahwa rapat diskors untuk waktu shalat dan istirahat hingga pukul 19.00 WIB. Semua pun bubar. Para wakil rakyat ini sontak langsung meninggalkan ruangan.

Pimpinan KPK yang hadir, seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja lebih memilih bersantai bersama wartawan, di mushala kecil berukuran 5 x 4 meter.

Pukul 19.00 WIB pun tiba. Pimpinan KPK bersama Muzzammil serentak memasuki ruang rapat di lantai II Gedung Nusantara II DPR. Ternyata, tak ada satu pun anggota dewan yang hadir.

Pimpinan KPK dan Muzzammil memutuskan menunggu selama 15 menit. Waktu berlalu, hanya empat anggota muncul. Keempat anggota itu adalah Martin Hutabarat dari Fraksi Partai Gerindra, Syarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura, Ahmad Yani dari Fraksi PPP, dan Fahri Hamzah dari Fraksi PKS. Selebihnya entah ke mana.

Akibat sedikitnya anggota dewan yang hadir dan ada staf KPK yang meninggal dunia, Muzzammil memutuskan rapat dihentikan. Dibuka satu menit, rapat langsung ditutup. Tanpa ada kesimpulan. KPK dipersilakan memberikan jawaban tertulis atas belasan pertanyaan anggota Komisi III DPR.

"Kami malu sebenarnya, dari tadi pagi sudah semangat nanya sampai Fahri tadi ngaji ceramahin KPK, yang lain juga kritik KPK. Tapi begitu KPK mau jawab pertanyaan satu-satu, orang yang nanya udah nggak ada," celetuk Martin kepada wartawan sembari keluar ruangan.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/06/28/0207261/.Hobi.Baru.Anggota.DPR.Ceramahi.KPK.Lalu.Hilang

Kamis, 27 Juni 2013

140 Caleg Ogah Dipublikasikan, KPU Jangan Cengeng

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak keberatan daftar riwayat hidup caleg dipublikasikan. Menurut Sekretaris Dewan Pakar PPP Ahmad Yani, pihaknya telah menyerahkan seluruh daftar riwayat caleg ke KPU.

"KPU buka saja, kan itu bisa dilakukan tanpa konsultasi," kata Yani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Yani mengatakan jika ada yang tidak mau membuka riwayat hidupnya dimungkinkan mereka adalah caleg baru. Ia sendiri mengaku telah mempublikasikan riwayat hidup di website pribadi.

Anggota Komisi III itu juga tidak khawatir bila riwayat hidupnya malah berbalik menjadi kampanye hitam yang digunakan orang lain.

"Itu resiko sebagai caleg," katanya.

Ia pun meminta KPU agar mempublikasikan daftar riwayat hidup caleg.

"KPU genit sih, kan mereka punya riwayat hidup caleg tidak perlu konsultasi buka saja, jangan KPU seperti anak cengeng," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah merilis riwayat hidup calon wakil rakyat yang masuk dalam daftar calon sementara atau DCS sejak 13 Juni 2013. Sayangnya, ada 140 caleg tidak bersedia riwayat hidupnya dipublikasikan.

"Tapi ada 140 orang calon wakil rakyat kita tidak bersedia cv atau curriculum vitaenya dipublikasikan. Ini sempat diperbincangkan juga tadi di DPR," ujar komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay kepada wartawan di KPU, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Menurut Hadar, memang bukan kewajiban seorang caleg untuk bersedia riwayat hidupnya dipublikasikan. Namun disayangkan seorang caleg dapat dikenal publik pemilih, jika riwayat hidupnya saja tidak mau dinilai atau diketahui publik.

Bukti keengganan 140 caleg yang ogah riwayat hidupnya dipublikasikan ke masyarakat dituangkan ketika mereka tidak mau menandatangani formulir BB- 11 yang berisi daftar riwayat hidup bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam formulir BB-11 menerangkan identitas caleg seperti nomor urut partai politik, status perkawinan, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, alamat tinggal. Surat pernyataan tersebut ditandatangi caleg, ketua umum partai dan sekjen partai.

Sumber : http://www.tribunnews.com/2013/06/26/140-caleg-ogah-dipublikasikan-kpu-jangan-cengeng

Rabu, 26 Juni 2013

DPR Bantah Ada Aliran Fulus di Pemilihan Anggota BPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Andi Timo Pangerang menilai Agus Joko Pramono layak mengisi posisi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggantikan antarwaktu Taufiequrrahman Ruki.

Dia juga membantah Agus dipilih karena dukungan partainya. "Dominan mayoritas, Anda lihat kan. Kalau sudah masuk BPK kan nonpartai. Beliau sudah di dalam kan sebagai tenaga ahli. Waktu pemaparan juga bagus," ungkapnya di Jakarta, Selasa (25/6).

Agus terpilih berdasarkan 42 suara. Anggota Komisi XI yang hadir adalah 56 orang. Calon-calon lain yang mendapatkan suara adalah mantan Deputi di Kementerian BUMN Muchayat (12), Staf Ahli Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Eddy Rasyidin (1), Kepala BPK Jawa Barat Gunawan Sidauruk (1).

Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis membantah kicauan di akun twitter @Triomacan2000 yang menyatakan ada aliran dana Rp5 miliar dari Joko ke anggota Komisi XI DPR untuk dipilih menggantikan Ruki. "Tidak ada bukti. Punya bukti tidak?" sergahnya. "Tidak ada di dalam pengetahuan saya, saya tidak tahu di luar pengetahuan saya."

Seleksi pengganti Ruki dilakukan lewat uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI tanpa adanya panitia seleksi. Seluruh 21 calon melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Ada satu calon yang mengundurkan diri, yaitu M Misbakhun. Pengunduran diri Misbakhun dilakukan karena yang bersangkutan ini serius menjadi calon legislatif.

Keputusan Komisi XI akan disampaikan lewat surat ke Badan Musyawarah DPR sebelum kemudian dijadikan keputusan tetap DPR lewat Rapat Paripurna. Jika proses tersebut lancar, Agus akan dilantik menjadi anggota BPK oleh Mahkamah Agung.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/25/2/163987/DPR-Bantah-Ada-Aliran-Fulus-di-Pemilihan-Anggota-BPK

Selasa, 25 Juni 2013

Ini Poin Kontroversi RUU Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat dijadwalkan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di sidang paripurna, Selasa (25/6/2013). Namun, penolakan masih terus datang dari lembaga swadaya masyarakat dan ormas besar.

Para penentang berpendapat RUU ini bisa mengembalikan zaman Orde Baru, sementara DPR berkeras bahwa seluruh kritik dan saran masyarakat sudah diakomodasi dalam draf terbaru RUU.

Penentang RUU ini antara lain adalah Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang mencakup LSM Imparsial, Setara Institute, Elsam, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh (KPSI), bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta PP Muhammadiyah.

Apa saja sebenarnya perdebatan di seputar RUU Ormas ini?

1. Definisi ormas dinilai terlalu luas

Pasal 1 RUU Ormas, yang mengatur tentang definisi, dinilai terlalu luas. Pasal ini juga dianggap bisa tumpang tindih dengan Undang-Undang Yayasan yang sudah ada terlebih dahulu.

Adapun isi pasal 1 tersebut adalah sebagai berikut:
"Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."

2. Asas ormas

Persoalan asas ormas awalnya sempat menimbulkan perdebatan sengit di Pansus RUU Ormas. Pasalnya, Fraksi PDI-Perjuangan tetap berkeinginan agar asas Ormas harus sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Pendapat ini pun mendapat tentangan dari kelompok ormas yang menginginkan agar ciri khas partai beserta ideologinya tetap bisa dilindungi dalam RUU ini. Akhirnya, perdebatan tentang asas pun berakhir setelah Pansus menyepakati bahwa asas ormas tetap dilindungi selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2).

Berikut bunyi pasal 2 RUU Ormas itu:
"Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

3. Syarat pendirian dan pendaftaran

Direktur Program Imparsial, Al Araf, mengatakan bahwa RUU Ormas tidak penting sebagai regulasi untuk mengatur kegiatan berserikat dan berorganisasi masyarakat. Menurutnya, ruh dari RUU Ormas tak ubahnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas.

Ketentuan yang termaktub dalam RUU menurut dia juga mengarah pada represi terhadap kebebasan masyarakat sipil. Kendali pemerintah terhadap ruang gerak masyarakat sipil dalam RUU Ormas ini berpeluang terjadi pada proses pendaftaran.

Namun, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan bahwa syarat pendirian dalam draf RUU Ormas sudah diringankan. Misalnya, semula untuk membentuk ormas harus terdiri tujuh orang kini hanya perlu dilakukan oleh tiga orang.

Ormas, kata Malik, juga tidak perlu berbentuk badan hukum. Ormas yang tidak berbadan hukum nantinya hanya akan didata oleh pemerintah melalui aparatur di bawahnya.

Persyaratan pendirian ormas ini tercantum dalam Pasal 9-11. Berikut kutipan pasal-pasal tersebut:

Pasal 9:
"Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan."

Pasal 10:
"(1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tidak berbadan hukum.
"

Ketentuan dan tahapan pendaftaran ormas berbadan hukum tercantum pada Pasal 14-16. Sementara itu, untuk ormas tidak berbadan hukum, pendaftaran dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar dan sejumlah syarat administratif lainnya.

4. Sanksi

RUU Ormas dinilai memiliki banyak pasal karet yang bakal menimbulkan persoalan di tataran implementasi. Al-Araf mencontohkan, organisasi anti-korupsi yang menyuarakan penindakan terhadap pejabat publik yang terlibat korupsi dapat dianggap mengganggu kedaulatan negara sehingga ormas itu terancam dibubarkan.

Namun, hal ini dibantah Malik Haramain. Dia mengatakan sejak awal, Pansus RUU Ormas sudah berusaha menghilangkan unsur represif yang ada pada draf awal RUU Ormas.

Oleh karena itu, kata Malik, di dalam RUU Ormas saat ini dimasukkan larangan yang lebih konkret sebagai dasar pemberian sanksi kepada ormas-ormas yang dianggap membandel.

Peraturan terkait larangan ini dijelaskan dalam Pasal 60, yang pada intinya melarang ormas menjadi afiliasi dari partai politik tertentu hingga larangan melakukan kegiatan berbau menghina SARA dan mengganggu ketertiban umum.

Adapun penjelasan tentang sanksi ada pada Pasal 61-83 memuat mekanisme penjatuhan sanksi mulai dari ormas berbadan hukum, tidak berbadan hukum, hingga ormas yang didirikan oleh orang asing.

Sanksi terberat yang bisa dijatuhkan kepada ormas yang dianggap melanggar adalah pembubaran. Namun, pembubaran hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan Mahkamah Agung.

Di dalam Pasal 61 juga disebutkan bahwa pemerintah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya hanya menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan, bukan dengan membubarkan ormas yang melanggar aturan.

5. Pendanaan

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indrawati menilai adanya kewajiban pelaporan dana ormas sudah melampui batas. Pasalnya, di tengah lembaga penegak hukum yang korup, Poengky berpendapat hal ini bisa menjadi peluang korupsi baru.

Akan tetapi, Malik menegaskan bahwa transparansi parpol dalam era demokrasi adalah wajib, apalagi ormas-ormas ini ada yang mendapat dana dari APBN. Menurut Malik, ormas hanya diminta transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan yang sumbernya dari iuran anggota, bantuan masyarakat, hasil usaha, bantuan asing, serta APBN seperti yang tercantum pada Pasal 38-39. Ormas juga diminta menggunakan rekening bank nasional.

6. Muhammadiyah dan NU istimewa

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi satu-satunya fraksi partai di DPR yang belum sepakat mengesahkan RUU Ormas menjadi produk undang-undang. PAN melihat definisi ormas masih terlalu luas.

Padahal, ada ormas yang seharusnya diberikan definisi khusus karena faktor historis akan peranannya sebelum kemerdekaan RI. PAN menilai, ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama perlu diistimewakan.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin merupakan salah satu yang lantang menolak RUU Ormas. Menurut dia RUU ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Din menyatakan, filosofi pembentukan RUU ini sejak awal salah karena lebih banyak mengebiri hak-hak berserikat dan berkumpul daripada berupaya mengatur ormas-ormas yang membandel.

Lagi-lagi Malik menegaskan tidak ada upaya pengebirian hak-hak berserikat. Ia menekankan, misalnya, Pansus RUU Ormas sangat hati-hati dalam pemilihan kata "pembinaan" yang terkesan mengembalikan nuansa era Orde Baru.

Malik juga mengatakan sudah memberikan posisi istimewa kepada Muhammadiyah dan NU serta ormas lain, yang sudah ada sebelum zaman kemerdekaan, untuk tidak lagi mendaftar.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 84 RUU Ormas yang menyatakan bahwa ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan staablad 1870 nomor 64 sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tetap diakui keberadaannya dan tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan RUU Ormas.

"Jadi seharusnya RUU Ormas ini tidak ada lagi masalah karena semua yang dikritisi masyarakat sudah kami akomodir. Bahkan, pembahasannya harus sampai delapan kali masa sidang. Sesuai mekanisme yang ada, delapan fraksi sudah sepakat RUU ini maju untuk disahkan di paripurna," imbuh Abdul Malik Haramain di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2013).
\
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/06/25/0621437/Ini.Poin.Kontroversi.RUU.Ormas

Senin, 24 Juni 2013

RUU Ormas Disahkan, DPR Abaikan Suara Rakyat

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Imparsial, Setara Institute, Elsam, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) secara tegas menolak RUU Ormasyang rencananya akan disahkan, Selasa (25/6).Menurut direktur eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, jika pekan depan RUU Ormas disahkan sebagaimana direncanakan, koalisi menilai DPR telah mengabaikan suara rakyat. Pasalnya, koalisi sudah berkali-kali menyatakan berbagai hal yang menjadi keberatan atas RUU Ormas, tapi sayangnya tidak digubris.

Menurut Poengky, RUU Ormas merupakan titik balik demokrasi yang mulai tumbuh di Indonesia sejak reformasi. Pasalnya, ketentuan dalam RUU Ormas cenderung membatasi dan mempersulit kegiatan berserikat yang dilakukan masyarakat sipil. Pada awalnya, Poengky melihat salah satu dalih yang digulirkan pemerintah dan DPR untuk menerbitkan RUU Ormas adalah mencegah terjadinya tindak kekerasan yang kerap dilakukan ormas tertentu.

Namun, dalam RUU Ormas, ketentuan yang mengarah untuk mencegah dan menindak ormas yang sering melakukan tindak kekerasan tidak tampak. Menurut Poengky yang terlihat malah tingginya kendali negara yang terlalu jauh dalam kehidupan berserikat masyarakat. “Pemerintah dan DPR mestinya mendengarkan suara rakyat, tapi mereka tidak mendengar,” katanya dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta, Jumat (21/6).

Pada kesempatan yang sama Direktur Program Imparsial, Al Araf, mengatakan koalisi masih teguh pada pandangannya melihat RUU Ormas tidak penting sebagai regulasi untuk mengatur kegiatan berserikat dan berorganisasi masyarakat. Menurutnya, ruh dari RUU Ormas tak ubahnya seperti UU No.8 Tahun 1985 tentang Ormas, ketentuan yang termaktub mengarah kepada represi terhadap kebebasan masyarakat sipil. Walau begitu Al menegaskan bukan berarti organisasi masyarakat sipil menolak untuk diatur. “Pengaturannya harus mengacu kerangka hukum yang tepat yaitu ormas diatur lewat UU Perkumpulan, UU Yayasan atau bahkan UU Koperasi,” tegasnya.

Kendali pemerintah terhadap ruang gerak masyarakat sipil dalam RUU Ormas menurut Al akan dilakukan lewat politik pendaftaran dan pembekuan atau pembubaran. Apalagi di dalam RUU Ormas banyak pasal karet yang bakal menimbulkan persoalan di tataran implementasi. Misalnya, organisasi anti korupsi yang menyuarakan penindakan terhadap pejabat publik yang terlibat korupsi, dapat dianggap mengganggu kedaulatan negara.

Selaras dengan itu, mengingat organisasi non pemerintahan dan serikat pekerja menolak pengesahan RUU Ormas, DPR harusnya bercermin dan tidak mengesahkannya. Jika terbukti pada Selasa (21/6) RUU Ormas diketok palu di sidang paripurna, maka dapat dikatakan DPR tidak mewakili kepentingan rakyat. “Ini menunjukan parlemen tidak merepresentasikan kepentingan rakyat, tapi kepentingan lain,” tuturnya.

Untuk itu Al mengatakan anggota DPR yang nanti mengesahkan RUU Ormas, tidak layak lagi dipilih pada Pemilu 2014. Pasalnya, lewat pengesahan itu anggota-anggota DPR tersebut secara nyata mengabaikan aspirasi rakyat. Selain melakukan kampanye politik agar masyarakat tidak memilih anggota-anggota DPR yang mengesahkan RUU Ormas, Al mengatakan koalisi akan menempuh Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam melakukan kampanye, koalisi akan memperkuat jaringannya sampai ke tingkat daerah, khususnya di wilayah pemilihan anggota DPR yang bersangkutan.

Sementara, anggota koalisi dari elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan persoalan yang sesungguhnya terjadi bukan berakar pada regulasi, tapi implementasi. Misalnya, pemerintah ingin menindak ormas yang melanggar hukum atau melakukan tindak kekerasan, dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasan hukum, salah satunya KUHP. Tanpa sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, Wahyudi merasa ormas yang bersangkutan akan tetap melakukan aksi-aksi serupa di kemudian hari.

Begitu pula jika ada ormas yang ditengarai memperoleh dana untuk melakukan tindakan terorisme, menurut Wahyudi pemerintah dapat melakukan tindakan dengan berpegangan pada UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris. Oleh karena itu Wahyudi menilai RUU Ormas sudah tidak diperlukan lagi mengingat ada peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat digunakan untuk mengatur ormas.

Sebagaimana Al, Wahyudi mengatakan koalisi berencana melakukan kampanye agar masyarakat tidak memilih anggota-anggota DPR yang setuju RUU Ormas disahkan. Ia mencatat dari 30 anggota Pansus Ormas, 22 orang diantaranya mencalonkan lagi dirinya pada Pemilu 2014. Untuk itu kampanye yang akan dilakukan menurut Wahyudi sangat penting memberi peringatan kepada DPR agar berkomitmen mendengarkan aspirasi rakyat. “Ini patut menjadi catatan masyarakat atas kinerja dewan yang kita pilih pada periode lalu,” tukasnya.

Sedangkan anggota koalisi dari Setara Institute, Hendardi, mengatakan dalam perspektif HAM, berserikat dan berorganisasi itu masuk dalah hak Sipil Politik (Sipol) yang dijamin konstitusi dan kovenan internasional. Dalam rangka pemenuhan hak itu, salah satu parameter yang dapat digunakan adalah sejauh mana pemerintah mencampuri hak Sipol masyarakat. Menurutnya, semakin minim pemerintah mengintervensi hak Sipol, maka penghormatan terhadap HAM semakin tinggi.

Namun, dalam RUU Ormas, Hendardi merasa pemerintah bertindak tak selaras dengan amanat HAM tersebut. Pasalnya, RUU Ormas bakal mengatur apakah orang dapat berserikat atau tidak. Sekalipun dapat mengatur kebebasan berserikat, tapi sifatnya terbatas seperti mengelola status badan hukum organisasi. “Paradigma RUU Ormas bertentangan dengan paradigma HAM,” urainya.

Sebelumnya, ketua Pansus RUU Ormas, Malik Haramain, mengatakan sudah berupaya mengakomodir kritikan-kritikan yang dilontarkan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Misalnya, soal asas organisasi, sudah diubah. Jika dikatakan masih terdapat ketentuan yang sifatnya represif, Malik menyebut hal tersebut tidak ada lagi. Pasalnya, berbagai ketentuan yang ditengarai bakal menjadi represif ketika diimplementasikan, sudah dilihat satu per satu.

Terkait pendaftaran organisasi yang dinilai mempersulit, Malik menandaskan hal itu sudah direvisi sejak awal. Sekarang, dalam RUU Ormas, bagi organisasi yang berbadan hukum tidak perlu ke Kemendagri untuk mendapat SK, tapi ke Kemenkumham. Namun, bagi organisasi yang tidak berbadan hukum, masih diwajibkan mendapat SKT. Untuk mendapat SKT menurut Malik cukup mudah, hanya butuh keterangan domisili dari Kecamatan. “Berbadan hukum hanya ke Kemenkumham, tidak perlu lagi ke Kemendagri,” katanya kepada wartawan di DPR, Kamis (20/6).

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c4709cd71a9/ruu-ormas-disahkan--dpr-abaikan-suara-rakyat

Jumat, 21 Juni 2013

Kok bisa pimpinan DPR tak tahu kucuran Rp 155 M ke Lapindo?

Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakilnya Pramono Anung mengaku tidak mengetahui adanya perencanaan pemberian dana senilai Rp 155 miliar untuk Lapindo. Pengakuan kedua pimpinan DPR ini dirasa janggal. Berbagai kritikan tajam pun terlontar kepada para pimpinan wakil rakyat tersebut.

Menkokesra Agung Laksono mengatakan sebagai pemimpin DPR harusnya kedua orang itu mengetahui apa-apa saja yang dibahas dalam anggaran.

"Saya kira itu sudah dibahas dalam di rapat-rapat DPR. Jadi saya kira kalau sudah diputuskan semua wajib mengetahui. Tidak ada yang tidak tahu. Sehingga itu sudah diputuskan DPR, harus diketahui dalam pembahasan seperti itu," kata Agung di Kemenkokesra, Rabu (19/6) kemarin.

Agung mencontohkan sewaktu dirinya menjadi Ketua DPR, dia mengetahui semua apa yang dibahas dalam RAPBN. Tidak ada alasan bagi seorang ketua untuk tidak mengetahuinya. "Kalau saya dulu jadi Ketua DPR, harus begitu," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung berani bersumpah dirinya tak mengetahui adanya pasal Lapindo dalam RUU APBN-P 2013. Dia baru tahu, saat pembahasan RUU tersebut dibawa dalam lobi-lobi rapat paripurna di DPR, Senin (17/6) lalu.

"Sebagai pimpinan, saya baru mengetahui hal ini di forum lobi. Di sebelumnya, enggak tahu sama sekali. Kalau perlu sumpah Tuhan saya berani," kata Pramono di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta.

Menurut Pramono, kalau pun Pasal 9 RUU APBN-P 2013 yang disebut sebagai pasal Lapindo tersebut diubah, tentu bakal mempengaruhi semua konstruksinya. Selain dirinya, Pramono juga menjelaskan kalau Ketua DPR Marzuki Alie baru mengetahui saat rapat lobi-lobi tersebut.

"Mungkin karena pimpinan enggak diinformasikan secara lengkap. Malah saya yakin Pak Marzuki Alie baru tahu di forum itu (lobi)," ungkapnya.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno bahkan menduga ada korelasi dengan Golkar yang mendukung kenaikan BBM.

"Saya rasa ada korelasi antara dukungan Golkar terhadap APBNP 2013 dengan Pasal 9 (RUU APBN-P). Tetapi apakah pasal 9 ini dijadikan pra kondisi bagi Golkar untuk berikan dukungan, kita bisa menyampaikan dugaan. Tapi korelasinya pasti ada," kata Hendrawan yang juga anggota Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).

Hendrawan menilai, adanya kewajiban pemerintah mengeluarkan Rp 155 miliar yang tertuang dalam RUU, merupakan tambahan dana untuk menangani dampak lumpur Lapindo. Seharusnya, porsi tanggung jawab kasus Lapindo tak bisa sepenuhnya ditanggung pemerintah.

"Munculnya lumpur ini karena kelalaian saat mengebor, tentu kita tidak bisa menjadikan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah, konsekuensi APBN yang menanggung," lanjutnya.

Munculnya pasal Lapindo diduga karena adanya tekanan politik. Saat ini Partai Golkar dinilai partai kuat, dan jaringan yang juga kuat. Karena aspek itu, pemerintah sangat memperhitungkan Golkar.

"Kan saat di paripurna disebut-sebut suara Golkar suara rakyat, tapi kali ini berbeda, suara Golkar beda dengan suara rakyat. Golkar kan seperti itu, yang lain berkeringat, Golkar tidak berkeringat, dapat jatah yang lebih besar," ujarnya.

Setelah anggaran penanganan dampak lumpur Rp 155 miliar yang termaktub dalam RUU APBNP 2013 disetujui di paripurna, kini Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2014 sebesar Rp 845,1 miliar.

"Untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 2014, yang diajukan sebesar Rp 845,129 miliar, pagu RKP sesuai yang diajukan," kata Ketua Komisi V DPR, Laurens Bahang Dama saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan mitra Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).

Sebelumnya diberitakan, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo hingga total sebanyak Rp 6,2 triliun. Anggaran itu dihitung mulai 2008 hingga 2013. Sementara alokasi anggaran pada 2007, sebesar Rp 505 miliar, diambil dari pos anggaran darurat.

"Yang dihitung menggunakan APBN itu mulai 2008. Tapi kalau 2007, waktu itu BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) belum bisa mengajukan anggaran sendiri," kata Humas BPLS Dwinanto Prasetyo, Rabu (19/6).

Prasetyo merinci, pada 2007 anggaran darurat yang dicairkan untuk penanggulangan lumpur mencapai Rp 505 miliar. Sementara alokasi APBN 2008 sebesar Rp 1,1 triliun, 2009 sebesar Rp 1,147 triliun, 2010 sebesar Rp 1,216 triliun, 2011 sebesar Rp 1,286 triliun, 2012 sebesar Rp 1,533 triliun dan 2013 sebesar Rp 2,256 triliun.

Selain menyetujui pagu anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo, Komisi V DPR juga menyetujui pagu anggaran sejumlah mitra kerja di pemerintah untuk 2014. Kementerian Pekerjaan Umum Rp 68,714 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 33,558 triliun, Kementerian Perumahan Rakyat Rp 4,264 triliun, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 1,130 triliun.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/kok-bisa-pimpinan-dpr-tak-tahu-kucuran-rp-155-m-ke-lapindo.html

Kamis, 20 Juni 2013

Ical: Masa Ketua DPR Tidak Tahu Ada Anggaran Lapindo?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie merasa aneh, jika pimpinan DPR tidak mengetahui ada pasal 9 berisi penyelamatan Lapindo dalam APBN-P 2013, yang disetujui paripurna DPR pada Senin (17/6/13) malam.

Pasal 9 dalam APBN-P 2013 antara lain menyatakan, ada anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar yang dibebankan ke APBN.

Menurut Ical, sapaan calon presiden (capres) dari Partai Golkar, tidak mungkin pimpinan DPR tidak tahu ada pasal tersebut.

"Siapa bilang? Kalau enggak tahu masa disahkan," ujar Ketua Umum Partai Golkar kepada wartawan, usai menghadiri acara HUT Rakyat Merdeka di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2013).

Ical juga membantah pasal itu sebagai deal politik Golkar untuk mendukung APBN-Perubahan 2013, yang didalamnya juga dimuat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasinya.

"Golkar mendukung untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Ical menjelaskan, anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo yang termuat dalam APBN-P 2013, hanya untuk korban yang berada di luar peta terdampak Lumpur Lapindo, yang memang menjadi tanggungan pemerintah. Artinya, bukan ditujukan untuk peta terdampak yang menjadi tanggungan pihak Lapindo.

"Ya wajarlah, karena di luar transaksi jual-beli. Jual belinya kan batasnya namanya peta terdampak. Itu di luar transaksi jual belinya. Itu kan jual belinya antara lapindo dengan rakyat. Itu kan peta terdampak. Di luar peta terdampak pasti tanggung jawab pemerintah," paparnya.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono juga menyatakan hal senada.

Mantan Ketua DPR pun mengaku heran bila pimpinan DPR tidak mengetahui ada anggaran Lapindo APBN-P 2013 sebesar Rp 155 miliar. Menurut Agung, saat ia menjabat Ketua DPR RI, harus mengetahui semua pengeluaran negara.

"Kalau saya dulu jadi Ketua DPR, harus begitu (mengetahui tiap pengeluaran negara)," kata Agung Laksono di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2013).

Agung menuturkan, isi pasal 9 UU APBN-P 2013 mengenai alokasi dana untuk membantu korban bencana lumpur Lapindo, sudah dibahas di berbagai rapat di DPR.

"Saya kira itu sudah dibahas di dalam rapat-rapat di DPR. Jadi, saya kira kalau sudah diputuskan, ya semua wajib mengetahui. Tidak ada yang tidak tahu, harus diketahui dalam pembahassan seperti itu," beber Agung.

Bantuan untuk korban bencana lumpur Lapindo di dalam pasal 9 UU APBN-P 2013, menurut Agung, adalah kewajiban pemerintah. Sebab, bantuan itu hanya untuk di luar peta terdampak lumpur Lapindo.

"Bukan terhadap wilayah yang menjadi kewajiban PT Lapindo," sebutnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku tidak mengetahui ada dana untuk korban Lumpur Lapindo pada APBN-P 2013. Marzuki mengaku tidak mengikuti rapat kerja Badan Anggaran (Banggar).

Marzuki menuturkan, ia tidak menerima laporan mengenai masalah tersebut. Apalagi, menyangkut dana Rp 155 miliar untuk korban lumpur Lapindo.

Sumber : http://www.tribunnews.com/2013/06/20/ical-masa-ketua-dpr-tidak-tahu-ada-anggaran-lapindo

Rabu, 19 Juni 2013

149 ANGGOTA DPR ABSEN DALAM SIDANG MEMBAHAS BBM

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Sebanyak 149 anggota DPR tidak hadir dalam Sidang Paripurna RUU APBN Perubahan 2013, Senin (17/6/2013). Padahal, sidang paripurna hari itu juga akan membahas program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Merujuk pada daftar hadir, hanya 118 Anggota Fraksi Partai Demokrat yang hadir dari jumlah total 148 anggota, Fraksi Partai Golkar 82 anggota dari jumlah total 106 anggota. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan 80 anggota yang hadir dari total 94 anggota, Fraksi PKS dihadiri 48 anggota dari total 57 anggotanya.

Adapun, 23 Anggota Fraksi PAN hadir dari total 46 anggota, 16 anggota Fraksi PPP hadir dari jumlah anggotanya yang mencapai 38, 16 Anggota Fraksi PKB hadir dari total 28 anggota di DPR, dan 17 Anggota Fraksi Gerindra diketahui hadir dari total anggotanya yang berjumlah 26, serta 8 anggota Fraksi Hanura hadir dari total 11 anggotanya.

Jika ditotal, jumlah anggota DPR yang hadir hanya 411 orang dari 560 orang anggota. Jumlah tersebut dianggap memenuhi kuorum sehingga sidang paripurna tetap digelar. Sidang yang semula dijadwalkan dimulai pukul 10.00, akhirnya molor sekitar 50 menit. Ketua DPR Marzuki Alie memimpin sidang paripurna.

Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/149-anggota-dpr-absen-dalam-sidang-membahas-bbm/

Selasa, 18 Juni 2013

Pasang Surut Kehadiran Anggota DPR di Paripurna BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna pengesahan APBN Perubahan 2013 akhirnya selesai dilakukan parlemen, Senin (17/6/2013) malam. Rapat berlangsung sekitar 12 jam, dengan dua kali masa skor berikut lobi tertutup lintas fraksi. Terlepas dari hasil paripurna, ada hal unik selama sidang "setengah hari" tersebut. Apakah itu?

Sepanjang sidang, ada hiruk-pikuk yang cukup menggelitik terkait kehadiran anggota DPR. Sudah jamak, sidang paripurna kerap memunculkan kabar absennya mereka yang berlabel wakil rakyat itu.

Namun, sidang paripurna RAPBN-P 2013 lebih unik daripada kabar-kabar soal bolosnya anggota Dewan. Ternyata, sepanjang 12 jam sidang tersebut, jumlah anggota DPR yang berada di ruang sidang paripurna Gedung Nusantara II bertambah dan berkurang sesuai sesi rapat.

Saat rapat dimulai, hanya 411 anggota Dewan yang diketahui hadir. Sementara 149 anggota lain tidak hadir dalam rapat tersebut. Data ini merujuk pada daftar hadir anggota Dewan per pukul 10.50 WIB.

Rinciannya, 118 anggota Fraksi Partai Demokrat yang hadir dari total 148 orang dan 82 anggota Fraksi Partai Golkar dari total 106. Lalu, dari Fraksi PDI Perjuangan hanya 80 orang yang hadir dari total 94 anggota dan Fraksi PKS dihadiri 48 dari total 57 anggota.

Sementara itu, dari Fraksi PAN tercatat kehadiran 23 dari total 46 anggota dan 16 anggota Fraksi PPP hadir dari jumlah anggotanya yang mencapai 38 orang. Berikutnya, 16 anggota Fraksi PKB hadir dari total 28, lalu 17 anggota Fraksi Gerindra hadir dari total 26 anggotanya, serta 8 anggota Fraksi Hanura dari total 11 orang.

Menyusut lalu bertambah sangat banyak

Jumlah kehadiran yang bukan angka maksimal itu pun masih menyusut tajam, setelah rapat diskors satu jam untuk makan siang. Jumlah anggota Dewan di ruang rapat jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. Rapat tetap berlanjut dengan agenda penyampaian pandangan fraksi. Tidak ada catatan pasti soal kehadiran anggota Dewan, hanya terlihat dari bertambahnya kursi kosong di ruang rapat.

Sekitar pukul 16.00 WIB, Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin rapat kembali memberi waktu satu jam untuk rehat dan melakukan lobi lintas fraksi. Praktiknya, rapat baru dibuka kembali pada pukul 19.15 WIB, dengan hasil lobi sudah dikantongi Marzuki. Lobi memutuskan pengesahan RAPBN-P 2013 melalui pemungutan suara satu putaran.

Saat inilah terjadi hal unik. Begitu pemungutan suara dipastikan digelar, jumlah anggota DPR yang hadir di sidang paripurna tiba-tiba melonjak 108 orang dibanding daftar hadir ketika rapat dimulai pada pagi harinya. Dari hasil voting diketahui ada 519 anggota Dewan yang hadir, dari catatan kehadiran semula hanya 411 pada pagi harinya.

Hasil voting yang memutuskan disahkannya APBN-P 2013 mencatatkan 388 anggota DPR menyetujui pengesahan dan 181 menolak. Jumlah suara yang mendukung dinyatakan berasal dari lima partai dalam koalisi minus PKS. Rinciannya, PKB 23 suara, PPP 34 suara, PAN 40 suara, Golkar 98 suara, dan Demokrat 143 suara. Sementara di sisi penolak, perolehan suara berasal dari empat fraksi lain. Rinciannya, Hanura 14 suara, Gerindra 25 suara, PKS 51 suara, dan PDI Perjuangan 91 suara.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/06/18/05245053/Pasang.Surut.Kehadiran.Anggota.DPR.di.Paripurna.BBM

Senin, 17 Juni 2013

Komisi III Minta Penjelasan Detil SK Kapolri Larang Polwan Berjilbab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR akan segera mengkonfirmasi kepada Kepolisian Republik Indonesia terkait aturan tentang larangan memakai jilbab bagi polisi wanita (polwan).

"Selasa (18/6) nanti ada rapat kerja. Aspirasi dari anggota akan dibahas, termasuk mengenai aturan larangan berjilbab bagi polwan itu," kata Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika saat dihubungi Republika, Ahad (16/6).

Politikus dari Partai Demokrat itu mengatakan, sebagai pimpinan ia belum mengetahui secara spesifik aturan mana yang ramai diperbincangkan belakangan ini.

Menurutnya, perlu dikonfirmasi apakah surat keputusan (SK) Kapolri yang dimaksud itu benar-benar memuat secara detil tentang pelarangan penggunaan jilbab atau aturan itu mengatur tentang penggunaaan seragam kepolisian secara umum.

Oleh karena itu, ujarnya, Komisi III harus mendapatkan klarifikasi utuh dari Polri mengenai SK tersebut. Sehingga polemik tentang aturan tersebut tidak berkepanjangan.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/16/moh5c2-komisi-iii-minta-penjelasan-detil-sk-kapolri-larang-polwan-berjilbab

Jumat, 14 Juni 2013

Caleg Instan Merusak Kualitas DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik memiliki andil besar dalam menyumbangkan calon anggota legislatif berkualitas yang akan duduk di kursi parlemen. Untuk itu, proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh parpol harus dilakukan secara maksimal.

Kaderisasi asal-asalan, apalagi jika parpol hanya menerima caleg karena alasan potensi vote getter maupun harta dimilikinya, pasti akan menjadi mimpi buruk bagi regenerasi anggota DPR di masa yang akan datang. Hal itu dikatakan Sekretaris Jendral Partai Golkar Idrus Marham dalam diskusi "Pemilu Biaya Tinggi dan Kualitas Anggota DPR" di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2013).

Idrus mengkritisi langkah sejumlah parpol yang membuka pendaftaran caleg, bahkan sampai mengiklankannya. Menurutnya, langkah ini justru seolah menunjukkan DPR dijadikan sebagai ajang untuk mencari kerja dan bukan dijadikan sebagai wadah untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

"Banyak (parpol) yang memilih caleg, yang populer, tapi ingin yang berkualitas. Padahal, tidak semua yang populer dan berkualitas punya uang," katanya.

Idrus menjelaskan, secara individual banyak caleg yang sebenarnya tidak memiliki motivasi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Caleg-caleg seperti itu sebenarnya sudah dapat diantisipasi oleh parpol pada saat melakukan kaderisasi.

"Hampir tidak ada proses politik yang melalui kesadaran. Berpolitik tidak lagi dipandang sebagai ideolegi dan cita-cita," tukasnya.

Untuk itu, Idrus berharap agar nantinya masyarakat dapat menentukan pilihannya dengan cerdas pada Pemilu 2014 mendatang. Masyarakat pun diminta untuk tidak mudah tergoda dengan politik praktis dan politik uang yang kerap digunakan oleh caleg menjelang hari pemilihan.

"Pada saat pemilihan, yang memegang peranan penting adalah rakyat, tapi rakyat tercerahkan atau tidak. Ini menjadi masalah. Masyarakat juga dihipnotis oleh anggota DPR agar dipilih lagi dengan menggunakan uang," tegasnya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/06/13/11235514/Caleg.Instan.Merusak.Kualitas.DPR

Kamis, 13 Juni 2013

'Jadi anggota DPR, artis cukup modal Rp 300 juta'

Syarat utama untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah memiliki modal yang cukup kuat. Artis, pengusaha, pengacara hingga pensiunan anggota Polri maupun TNI pun harus merogoh kocek dalam-dalam demi mendapatkan satu kursi di Senayan.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkapkan, pada Pemilu 2009 lalu, biaya termurah yang harus dikeluarkan berasal dari kalangan publik figur. Dengan modal popularitasnya publik figur atau artis paling sedikit mengeluarkan dana sebesar Rp 300 juta untuk kampanye.

"Mereka hanya menghabiskan dana sebesar Rp 300-800 juta," kata Pramono dalam acara diskusi bertema 'Pemilu Biaya Tinggi dan Kualitas Anggota DPR' di Wisma Intra Asia, Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, selain publik figur, calon anggota lesgislatif lainnya yang mengeluarkan dana minim adalah seorang aktivis partai dan juga tokoh masyarakat. Untuk kalangan ini mereka harus menyiapkan ongkos Rp 500 juta sampai Rp 1,2 miliar.

"Setelah itu ada mantan anggota TNI-Polri sebesar Rp 800 juta sampai Rp 1,5 miliar," jelasnya.

Sementara dari kalangan pengusaha yang ingin menjadi anggota DPR, mereka harus mengeluarkan jumlah yang banyak. Partai politik memasang bandrol sebesar Rp 6 miliar rupiah untuk mendapatkan tiket ke Senayan.

"Pengusaha, Rp 1,5 sampai Rp 6 miliar, bahkan ada yang lebih dari Rp 20 miliar, bayar konsultan saja sudah Rp 5 miliar," tandasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/politik/jadi-anggota-dpr-artis-cukup-modal-rp-300-juta.html

Rabu, 12 Juni 2013

DPR: Kenakan Jilbab, Hak Asasi Polwan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Fraksi Golkar, TB Ace Hasan Syadzily menyayangkan sikap Polri melarang polwan mengenakan jilbab. Menurut Hasan, larangan ini sama saja dengan tidak menghargai hak asasi seseorang.

"Saya menyayangkan jika penggunaan jilbab bagi calon polisi dilarang," kata Hasan kepada Republika di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

Hasan percaya, jilbab tidak akan mengganggu kinerja para polwan di lapangan. Buktinya, banyak olahragawan yang bisa berprestasi dengan leluasa meski mengenakan jilbab.

Ia pun meminta kapolri untuk segera mengklarifikasi kebijakan larangan menggunakan jilbab. Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Demokrat, Inggrid Kansil menambahkan, mengenakan jilbab merupakan hak setiap muslimah. Polri sebaiknya tidak kaku menerapkan aturan larangan berjilbab yang telah berlaku sejak lama.

"Sebuah aturan itu sifatnya adaptable atau disesuaikan dengan perkembangan zaman," katanya.

Inggrid mengatakan Polri sebaiknya mengkaji kembali larangan mengenakan jilbab untuk para polwan. Karena meski pun seragam berkaitan dengan aturan institusi, namun hal itu tidak mesti membuat Polri melanggar hak berpakaian para polwan yang ingin berjilbab.

"Saya kira harus ada jalan keluar yang baik," ujarnya.

Apalagi, tambah dia, ini merupakan isu yang sensitif. Inggrid percaya Polri mampu memberi pejelasan yang baik kepada masyarakat.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/11/mo81hk-dpr-kenakan-jilbab-hak-asasi-polwan

Selasa, 11 Juni 2013

KPK Periksa Kader Golkar Dalam Kasus Korupsi Alquran

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterlibatan politisi Partai Golkar dalam kasus korupsi pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan pengadaan Alquran di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2011-2012.

Senin (10/6), lembaga anti rasywah itu memeriksa kader Partai Golkar yang juga Ketua Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR), Vasko Ruseimy, sebagai saksi dengan tersangka mantan Direktur Urusan Agama Islam Kemenag, Ahmad Jauhari.

“Vasko diperiksa sebagai saksi dengan tersangka AJ (Ahmad Jauhari). Informasi yang didapat dari Vasko bisa tidak hanya terkait AJ, bisa ada yang lain yang terlibat. KPK pun akan memvalidasinya,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said Kav C 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (10/6).

Terkait kasus ini, sebelumnya telah dipidanakan mantan anggota Komisi VIII DPR dari Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar dan anaknya, Dendy Prasetya masing-masing selama 15 dan 8 tahun penjara. Namun, menurut Johan, penetapan hukum terhadap pasangan ayah dan anak itu belum tuntas. Sebab, keduanya mengajukan banding sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Johan menambahkan, KPK masih mengembangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap Zulkarnaen dan Dendy ini. Pengembangan, kata Johan bisa tindak lanjut ke pemberi dan penerima. “Apakah ada pemberi dan penerima selain dua orang itu. Sekarang pengadaan sudah naik ke penyidikan, mau tidak mau pasti ada kaitannya, ini kan bisa ada informasi yang lebih untuk melihat keterlibatan pihak lain,” tambahnya.

Disinggung rencana pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, yang disebut-sebut menerima komisi 1% dari proyek senilai Rp31,2 miliar itu, Johan mengatakan belum tahu. “Sampai saat ini belum ada rencana memeriksa Priyo,” pungkasnya.

Sumber : http://www.poskotanews.com/2013/06/10/kpk-periksa-kader-golkar-dalam-kasus-korupsi-alquran/

Senin, 10 Juni 2013

KPK Validasi Keterlibatan Priyo Menerima Fee Proyek

Jakarta-Dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR,Priyo Budi Santoso dalam korupsi pengadaan al quran di Kementeriaan Agama mulai diusut. KPK berencana akan memvalidasi sejauh kebenaran dan informasi yang ada termasuk keterangan di persidangan dengan bukti bukti yang ada.

“Keterlibatan Priyo Budi Santoso akan diusut dan diuji dengan memvalidasi semua informasi dan bukti bukti,”kata Juru Bicara KPK,Johan Budi Sapto Prabowo,Sabtu (8/6).

Meskipun kedua terdakwa dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa proyek alquran dan proyek laboratarium komputer sudah dijatuhi hukuman namun KPK akan terus mengembangkan penyidikan kasus itu

Menurut Johan, KPK akan mengvalidasi sejauh kebenaran dan informasi yang diperoleh, termasuk keterangan dari persidangan dengan bukti-bukti yang lain.

Terungkap dugaan Priyo mendapat fee satu persen dari proyek Alquran masih perlu diuji kembali, meskipun hal itu muncul dalam persidangan. Namun, KPK sendiri belum berencana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Priyo.

Dua terdakwa sudah divonis, dugaan penyuapan tetap terus dikembangkan. Selain itu, KPK juga menyidik dugaan korupsi di pengadaan barang dan jasa proyek Alquran dan proyek laboratorium komputer.

“Jadi, kasus dugaan suapnya masih jalan. Selain terdakwanya banding, di sisi lain

KPK melakukan penyidikan barang dan jasa pengadaan Alquran dan laboratorium komputer,” kata Johan.

Sebelumnya Priyo sendiri membantah menerima fee. Sementara Zulkarnaen Djabar (ZD) yang divonis 15 tahun penjara juga membantah pernah menyebut nama Priyo, tapi satu sisi dia berjanji akan membongkar kasus ini.

“Sayang akan sebutkan siapa saja yang terlibat nama namanya.Nanti pada saat banding saya akan ungkap yang terlibat,” kata Zulkarnaen.

Sumber : http://www.harianterbit.com/2013/06/09/kpk-validasi-keterlibatan-priyo-menerima-fee-proyek/

Jumat, 07 Juni 2013

Tak Diperbaiki, Pasal RUU Kamnas Ancam Demokrasi

JAKARTA – Rancangan Undang-undang RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang diusulkan pemerintah ke DPR RI terus dikritisi. Meski DPR pernah mengembalikan RUU Kamnas ke pemerintah untuk diperbaiki, namun sampai saat ini masih ada pasal-pasal yang dianggap membahayakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Anggota Komisi I DPR yang membidangi intelijen, pertahanan dan hubungan luar negeri, Susaningtyas Kertopati, menyatakan bahwa RUU Kamnas versi pemerintah itu harus diperbaiki. "Karena memiliki potensi merusak tatanan demokrasi di Indonesia," katanya di Jakarta, Kamis (6/6).

Politisi Hanura yang lebih akrab disapa dengan panggilan Nuning itu menjelaskan beberapa pasal di RUU Kamnas mengundang persoalan. Misalnya pasal 14 ayat 1 yang menjadi pintu masuk pemberlakuan status darurat militer saat ada kerusuhan sosial. "Semestinya darurat militer diberlakukan hanya kalau ada pemberontakan bersenjata atau ada serangan militer dari luar. Untuk urusan sosial, cukup darurat sipil sehingga TNI nggak perlu masuk,” jelasnya.

Selain itu, ada pula pasal 17 ayat (4) mengenai hal-hal yang diklasifikasikan sebagai ancaman potensial dan aktual, namun diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah. Nuning menilai pasal itu memberi ruang kepada pemerintah untuk mendefinisikan ancaman terhadap Kamnas sesuai selera penguasa. "Bisa-bisa nanti pemogokan buruh saja harus diatasi dengan militer," kritiknya.

Masih terkait keterlibatan TNI dalam RUU Kamnas, Nuning juga menyoroti pasal 27 ayat (1) yang menyebut Panglima TNI dapat menetapkan kebijakan operasi dan strategi militer sebagai penyelenggaraan Kamnas. Padahal, lanjutnya, kewenangan Panglima TNI adalah menggelar operasi militer sesuai fungsi TNI saja. ”Ini dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan tugas militer yang tidak sesuai UU,” ulasnya.

Ada pula pasal 30 dalam RUU Kamnas yang memberi peluang kepada presiden untuk mengerahkan TNI untuk menanggulangi ancaman bersenjata dalam kondisi tertib sipil. Ia menganggap ketentuan itu akan menjadi pembenar masuknya TNI di kala kondisi tertib sipil.

Yang juga menjadi pertanyaan adalah ketentuan pasal 32 ayat 2 tentang pelibatan masyarakat dalam Kamnas melalui Komponen Cadangan (Komcad) dan komponen pendukung. ”Padahal RUU Komcad sendiri hingga hari ini masih digodok dan mendapat banyak penolakan,” tegas Nuning.

Peraih gelar doktor di bidang ilmu intelijen itu juga mengkritisi pasal 22 ayat (1) yang mengatur peran aktif intelijen negara dalam penyelenggaraan Kamnas. Ia menganggap pasal itu membuka peluang adanya tumpang tindih.

Rabu (4/6) lalu, RUU Kamnas juga sempat dibahas dalam seminar bertema ”Dilema Pengaturan Keamanan Nasional” di kampus President University Cikarang, Jawa Barat. Nuning juga hadir dalam seminar itu.

Pembicara lainnya dalam seminar itu adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nuwawea. Menurutnya, kalangan buruh menempakan RUU Kamnas sebagai salah satu isu utama.

Gani menegaskan, gerakan buruh bisa terancam jika nanti RUU Kamnas sampai lolos di DPR dan disetujui jadi UU. ”Padahal demokrasi memberikan hak yang sama kepada siapa pun, termasuk kepada gerakan buruh untuk menuntut haknya melalui unjuk rasa sesuai konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/06/07/175592/Tak-Diperbaiki,-Pasal-RUU-Kamnas-Ancam-Demokrasi-

Rabu, 05 Juni 2013

Darurat! Susu-Toilet Pun Dikorupsi

Indonesia darurat korupsi! Ini bukan main-main, karena susu bayi untuk warga miskin hingga toilet umum pun anggarannya digarong. Terlalu!

Hasil survei lembaga Transparansi Internasional (TI) tahun 2012 menempatkan Indonesia pada posisi 118 dari 176 di seluruh dunia sebagai negara terkorup. Posisi tersebut melorot dari peringkat Indonesia sebelumnya yang menempati posisi 100.

Hasil survei yang dilakukan lembaga TI yang berkantor di Berlin, Jerman tersebut membuktikan jika praktik korupsi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Saat ini, pengadaan barang apapun yang dapat digelembungkan harganya, dipastikan dikorupsi.

Ada sedikitnya lima jenis barang yang sulit dipercaya jika akan korupsi seperti. Pertama susu bayi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Biak Numfor, Papua tengah menyidik dugaan korupsi dalam proyek fiktif makanan tambahan pengadaan susu bayi dan ibu hamil tahun anggaran otonomi khusus 2012 di Dinas Kesehatan setempat. Akibat korupsi tersebut, negara dirugikan senilai Rp 194 juta.

"Penyidik Kejaksaan telah meningkatkan status penyidikan dalam proyek fiktif Dinas Kesehatan, ya siapa saja yang diduga menikmati aliran dana proyek ini akan diproses sesuai hukum," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Biak Made Jaya Ardhana di kantor Kejaksaan Jalan Sisingamangaraja Biak, Papua.

Made mengatakan, untuk memproses kasus dugaan proyek fiktif pengadaan susu bayi pihak penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Biak telah memeriksa lima saksi terkait penanganan proyek itu.

Hingga saat ini, lanjut Made, untuk mengetahui peran pejabat pengguna anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan berinisial IO pihak penyidik telah melayangkan surat panggilan kedua kali untuk diperiksa namun ia belum juga hadir di Kejaksaan.

Kajari Made mengakui, pihak penyidik Kejaksaan berencana melakukan upaya paksa kepada Kepala Dinas Kesehatan IO jika tidak memenuhi panggilan ketiga yang akan dilakukan pekan depan.

Menyinggung modus operandi tindak pidana korupsi Dinas Kesehatan, menurut Kajari Made, pembuatan berita acara selesai dan uang disalurkan 100 persen tetapi bentuk fisik barang tidak kelihatan.

"Bahkan dalam pemeriksaan penyidik kejaksaan proyek ini memakai nama perusahaan orang lain yang melibatkan istri pejabat bersangkutan, ya statusnya sudah dinaikan menjadi penyidikan," ujar Made.

Ada lagi korupsi toilet. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyidikan kasus korupsi pengadaan kendaraan mobil toilet VVIP besar dan toilet kecil pada Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2009 yang merugikan negara miliaran rupiah.

Hasilnya, Kejagung sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni LL mantan kabid sarana dan prasarana dinas kebersihan DKI Jakarta selaku kuasa pengguna anggaran dan A, PNS selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa.

Penyidik pidana khusus kejagung mendapatkan bukti permulaan yang cukup dalam kasus korupsi toilet tersebut. Proyek pengadaan toilet itu merugikan negara sebesar Rp 5,328 miliar. Kasus tersebut bernomor penyidikan 61/F.2/Fd.1/04/2013.

Jauh sebelumnya, ada korupsi sarung. Pada korupsi pengadaan sarung, sapi dan mesin jahit, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan Mensos Bachtiar Chamsyah dengan vonis 20 bulan penjara. Begitu juga mantan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos, Amrun Daulay, yang dijatuhi hukuman penjara selama 17 bulan.

Sementara rekanan pengadaan sarung, yakni Direktur PT Dinar Semesta, Cecep Ruhyat, dijatuhi hukuman selama 4,5 tahun penjara, serta rekanan pengadaan mesin jahit yakni Direktur PT Ladang Sutera Indonesia, Musfar Aziz divonis bersalah dengan hukuman penjaran selama 4 tahun.

Dalam proyek yang mirip yaitu pengadaan baju muslim, pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau 'mencium' aroma korupsi pada pengadaan baju muslim untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar senilai Rp2,4 miliar pada 2012.

"Terkait dugaan ini, tim dari pidana khusus telah melakukan penyelidikan. Sementara untuk melanjutkan kasusnya, diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar," kata Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Humas Kejati Riau, Andri Ridwan, Sabtu (30/3). Demikian dikutip dari antara.

Dia mengatakan, kasus tersebut sebelumnya dilaporkan sejumlah pihak dengan dilengkapi berkas yang cukup. Namun untuk memastikannya, dibutuhkan upaya penyelidikan yang tentunya memakan waktu dan keuletan dari petugas.

"Mengenai tersangkanya, sejauh ini belum ada karena memang kasusnya masih dalam penyelidikan di Kejari Bangkinang Kabupaten Kampar," katanya.

Proyek ini dibagi ke semua camat di Kabupaten Kampar dengan cara penunjukan langsung dan pagu anggaran yang beragam maksimal Rp100 juta.

Pengadaan baju koko yang merupakan buah pikiran Bupati Kampar, Jefry Noer, ini sebelumnya disebut sejumlah kalangan sebagai kegiatan sosial.

Terakhir korupsi Al Quran. KPK menetapkan orang tua dan anak Zulkarnaen dan Dendy dalam kaitan perkara dugaan korupsi pengadaan kitab suci Alquran dan pengadaan laboratorium komputer untuk madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama pada 2011 dan 2012.

Mantan anggota Komisi VIII DPR fraksi Partai Golkar (PG) Zulkarnaen Djabar, bersama anaknya, Direktur Utama PT Karya Sinergi Alam Indonesia Dendi Prasetya diduga kuat menerima aliran dana sebesar Rp 10 miliar dari perusahaan rekanan.

Zulkarnaen diduga kuat mengarahkan anggaran dan mempengaruhi pemenangan perusahaan rekanan untuk tiga proyek di Kementerian Agama. Ketiga proyek itu adalah pengadaan laboratorium komputer buat madrasah tsanawiyah pada 2011 senilai Rp 31 miliar, pengadaan kitab suci Alquran pada 2011 sebesar Rp 20 miliar dan pada 2012.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan putusan yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa kepada mantan anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar. Politisi Partai Golkar ini divonis 15 tahun penjara, tiga tahun lebih berat dari tuntutan. Sementara, putera Zulkarnaen, Dendy Prasetya mendapat vonis delapan tahun penjara. Putusan Dendy lebih ringan satu tahun dari tuntutan.

Rakyat pun hanya bisa mengelus dada, karma apa yang sedang dijalani Indonesia karena memiliki pejabat ‘penggarong’ duit negara?ins,mer

Mahfud: Indonesia Sudah Rusak

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, Indonesia sudah hancur karena korupsi, dan harus segera diperbaiki. Mahfud menilai penegakan hukum juga masih jauh dari harapan.

"Hukum di Indonesia ini sudah rusak. Lihat saja, misalnya, anggaran sudah ada, aturannya pun juga sudah dibuat, tapi dikorupsi semua," ujar Mahfud MD.

Untuk memperbaiki kondisi negara yang kian terpuruk itu, politisi kelahiran Sampang, Madura ini kembali menegaskan, partai politik (Parpol) pengusung bakal calon presiden di Pemilu 2014 nanti, harus memiliki kredebilitas tinggi. Memiliki kekuatan dan semangat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

"Negeri ini akan menjadi baik, tapi syaratnya, ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang cocok serta partai pengusungnya harus siap dan berani memperbaiki kondisi negara ini yang sudah hancur karena dikorupsi oleh elit politik," tegas dia.

Untuk itu, Mahfud mengaku siap kalau dirinya dicalonkan sebagai presiden di Pilpres 2014 mendatang. Dengan catatan, partai pengusungnya harus kuat dan berani melakukan perubahan.

"Kalau ditanya siap atau tidak. Saya mengatakan siap. Asal syaratnya terpenuhi untuk memperbaiki negara ini," tandas dia.ins

Sejak 2004, 291 Kepala Daerah & 1.200 PNS Korupsi

Praktik korupsi di Indonesia kian akut. Banyak kepala daerah terseret kasus hukum. Selama sembilan tahun, ada 291 kepala daerah baik gubernur, bupati/ wali kota di Indonesia dan 1.200 aparatur negara terlibat kasus korupsi.

"Sejak 2004 hingga Februari 2013 ini saja ada 291 kepala daerah terjerat korupsi," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Dia menjelaskan ada 21 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 wali kota dan wakil wali kota 20 orang yang terjerat kasus korupsi itu. "Data tersebut berdasarkan dari Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Tidak berhenti di situ, selain kepala daerah korupsi juga menjerat aparatur pemerintah. Jumlahnya cukup besar. "Untuk aparatur birokrat ini ada 1.221, dan menetapkan 185 menjadi tersangka, 112 terdakwa, 877 terpidana, 44 orang menjadi saksi," paparnya.

Berangkat dari situ, menurutnya masalah korupsi ini harus bisa diselesaikan dan dilakukan pembenahan serius. Perkara korupsi ini yang ada saat ini sudah sangat terstruktur, masif dan sistematik.

"Berangkat dari pemilu kita harus pembenahan serius kalau tidak akan melahirkan pemimpin yang koruptif," ungkapnya.

Meski demikian, trend korupsi yang ada saat ini diimbangi dengan alat pemberantasan korupsi yang juga cukup baik. KPK dengan SDM yang terbatas menjerat pencuri uang rakyat ke balik jeruji.

"Dulu koruptor itu banyak sekali. KPK belum ada. Ibarat nelayan mau tangkap ikan alatnya masih lemah sehingga saat menjaring hanya sedikit," ungkapnya. Sekarang koruptor kurang lebih sama tapi regulasi baik.

"KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) punya kecepatan. Saat mau menjaring KPK sekarang punya alat canggih, sehingga ada ruang untuk optimis," bebernya.

Dia meyakini, dengan menjerat koruptor ke ranah publik akan membuat jera karena sanksi sosial bisa membuat pelaku malu.ins

Sumber : http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=2ef845691f2ed315aa943ce4919b6b31&jenis=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0

Selasa, 04 Juni 2013

Deputi Kemenpora Akui Permintaan Tambahan Anggaran Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Lalu Wildan mengakui adanya pertemuan di Restoran Arcadia Jakarta yang diikuti Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu, Andi Mallarangeng. Menurut Lalu, dalam pertemuan itu, ada pihak yang meminta agar Menpora menambah anggaran proyek Hambalang.

"Namun saat itu Menteri tidak setuju," ujar Lalu seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Senin (3/6/2013).

Pertemuan Arcadia ini pernah diakui Andi saat bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games beberapa waktu lalu. Berdasarkan pengakuannya, Andi dua kali bertemu M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Pertemuan pertama berlangsung di Kantor Menpora di Senayan, Jakarta, sekitar Januari 2010. Pertemuan kedua di Restoran Arcadia, Jakarta, Maret 2010.

Dalam dua pertemuan itu, Nazaruddin (saat itu anggota Komisi III DPR) ikut dengan rombongan Komisi X DPR, yang terdiri dari Angelina Sondakh (anggota Komisi X DPR sekaligus anggota Badan Anggaran DPR) dan Mahyuddin (Ketua Komisi X DPR).

Lalu juga mengaku dikonfirmasi penyidik KPK mengenai waktu dia mulai bekerja di Kemenpora. Selebihnya mengenai proyek Hambalang, Lalu mengaku hal itu tidak ditanyakan penyidik. "Enggak ada soal Hambalang karena Hambalang sudah masa lalu," katanya.

KPK memeriksa Lalu sebagai saksi kasus Hambalang yang menjerat Andi. Dalam perkara korupsi proyek stadion di Hambalang ini, Lalu merupakan salah satu pihak yang membenarkan bahwa Andi yang mengusulkan perubahan konsep pembangunan sekolah olahraga nasional Hambalang, Sentul. Namun mengenai lonjakan anggaran yang menyesuaikan perubahan konsep pembangunan, Andi diklaim tidak mengetahuinya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 2010, proyek Hambalang ini mendapat alokasi dana Rp 125 miliar. Namun pada Desember 2010, konsep proyek berubah sehingga anggaran meningkat jadi Rp 1,175 triliun. Semula, proyek direncanakan hanya membangun sekolah dan kompleks olahraga untuk atlet yunior. Namun kemudian, ada perubahan rencana karena diputuskan ada penambahan fasilitas di kompleks Hambalang.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/06/03/21210234/Deputi.Kemenpora.Akui.Permintaan.Tambahan.Anggaran.Hambalang

Senin, 03 Juni 2013

Perlu Ada Aturan Pelarangan Anggota DPR Rapat di Luar

JAKARTA - Untuk meminimalisir mpolitisi Senayan melakukan rapat di hotel berbintang, perlu dibuatkan sebuah aturan agar semua pembahasan dilakukan di Gedung DPR.

Menurut Sekerteris Jenderal (Sekjen) ProDem Andrianto, perlu dibuat aturan dalam susunan kedudukan anggota DPR saat menggelar sebuah rapat dengan mitranya.

"Harus ada regulasi yang mengingkat dengan diatur dalam susunan dan kedudukan anggota dewan atau semacam tata tertib serta prilaku anggota dewan," kata Andrianto, kepada Okezone, Jumat (31/5/2013).

Tak hanya itu, Andrianto juga menyarankan untuk mempermudah pengawasan anggota DPR, di gedung kura-kura harus diberikan CCTV dan pengeras suara, untuk mengetahui apa yang mereka lakukan.

"Di samping itu KPK juga bisa memantau manakala meeting soal anggaran harus sifatnya terbuka," jelasnya.

Lebih lanjut, Andrianto menyampaikan nama-nama anggota DPR yang sering melakukan rapat di hotel berbintang dicatat dan diumumkan kepada masyarakat.

Sebelumnya, komisi V yang membidangi bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, serta meteorologi, klimatologi dan geofisika memilih hotel berbintang untuk melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah. Tepatnya, di Hotel InterContinental di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan di Bollroom B.

Komisi V beralasan digelarnya rapat di salah satu hotel berbintang lima beberapa waktu lalu itu karena ruang rapat di Gedung Kura-Kura kurang memadai. Selain itu dalam rapat tersebut, juga dihadiri oleh seluruh pejabat yang ada di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Sumber : http://news.okezone.com/read/2013/06/01/339/815979/perlu-ada-aturan-pelarangan-anggota-dpr-rapat-di-luar