Kamis, 20 November 2014

Ketua DPR Berharap PDIP Cs Setor Nama-nama Anggota Komisi Hari Ini

Jakarta - Siang nanti, DPR RI mengadakan rapat paripurna. Agendanya pembentukan badan legislasi (Baleg), juga penyerahan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan dari fraksi-fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat.

"Saat ini semua fraksi-fraksi, ada 5 yang belum menyerahkan anggotanya, kita harapkan nanti sudah. Sehingga kita putuskan di paripurna," kata Ketua DPR Setya Novanto kepada wartawan di depan Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014) pagi.

Bendahara Umum Golkar ini optimistis fraksi-fraksi dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan menyerahkan nama-nama anggotanya untuk mengisi komisi dan alat kelengkapan dewan. Novanto mengatakan juru runding dari KIH Pramono Anung menjanjikan penyerahan nama-nama hari ini.

"Kemarin sudah jelas, Pak Pramono sudah menjelaskan ke Pak Fadli Zon, bahwa akan menyerahkan semua anggota yang sudah disepakati dalam kesepakatan itu," ujarnya.

"Ya kita tunggu dengan sabar. Kita yakin apa yang disampaikan oleh Pak Pramono Anung tentu menjadi bagian yang sudah dilakukan dengan kepercayaan Pak Pramono oleh masing-masing partai dari koalisinya," sambungnya.

Ditambahkan Novanto, dirinya berharap DPR RI dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya. "Yang utama mengundang para mitra kerja kita. Di antaranya para menko yang ada kita akan undang secepatnya, untuk bisa menindaklanjuti dan menjelaskan dengan beberapa nomenklatur yang baru supaya ini DPR bisa bekerja efektif," imbuhnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/18/122408/2751445/10/ketua-dpr-berharap-pdip-cs-setor-nama-nama-anggota-komisi-hari-ini

Rabu, 19 November 2014

'Sekarang tak Ada KIH-KMP, Yang Ada Keluarga besar DPR'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesepakatan damai antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) resmi ditandatangani. Kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perseteruan yang selama ini terjadi dan kembali bersatu menjadi keluarga besar DPR RI.

"Setelah melalui proses yang panjang dan konstruktif melalui musyawarah mufakat telah mencapai kesepakatan. Sekarang tidak ada KIH dan KMP, yang ada keluarga besar DPR RI," kata Ketua DPR Setya Novanto saat memimpin penandatanganan damai di Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Penandatanganan dilakukan oleh Pramono Anung dan Olly Dondokambey sebagai perwakilan dari KIH. Sementara dari KMP diwakili Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Penandatanganan juga dilakukan oleh seluruh ketua fraksi dari sepuluh partai politik. Selain pimpinan fraksi, lima pimpinan DPR yakni Setya Novanto, Fadli Zon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah juga bertandatangan dalam kapasitas mengetahui.

Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/17/nf6bvd-sekarang-tak-ada-kihkmp-yang-ada-keluarga-besar-dpr

Selasa, 18 November 2014

Apa yang Jadi Biang Keladi Kisruh DPR?

TEMPO.CO , Jakarta: Ketua juru runding dari koalisi pendukung Presiden Joko Widodo, Pramono Anung, mengatakan akar masalah kisruh dualisme di DPR terletak pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). (Baca: Islah DPR, Pramono Anung Sindir Fadli Zon)

Sebabnya, menurut Pramono, tidak bisa dinafikan UU MD3 sejak awal didesain mengizinkan turbulensi politik. "Misalnya kuorum fraksi itu 5-5. Itu sangat tidak baik bagi kehidupan demokrasi kita," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senin, 17 November 2014. (Baca: Pengorbanan Hatta Rajasa demi Islah di DPR)

Pramono mengatakan, kisruh DPR kali ini merupakan peristiwa politik yang belum pernah terjadi di negeri ini. Undang-undang itu menyebabkan kedua kubu saling mengunci strategi. Pramono berharap peristiwa itu menjadi pembelajaran bagi anak bangsa ke depannya agar tidak terulang.

Koalisi Prabowo menolak permintaan Koalisi Jokowi yang ingin menghapus Pasal 98 Ayat 6 UUD MD3 yang mewajibkan pemerintah menjalankan semua kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat dengan parlemen. "Kalau pasal ini dihapus, pemerintah tak punya kewajiban lagi. Bisa bahaya, jadi tetap ada," kata Hatta. (Baca: Fahri Hamzah Ingin DPR Tetap Berkelahi)

Dalam islah hari ini, kubu Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo meneken kesepakatan islah. Ada dua pasal, selain pasal AKD yang dilakukan perubahan dan dihapus karena terjadi redundan atau pengulangan, yaitu pasal 74 ayat 3, 4, 5, 6 kemudian pasal 98 ayat 7, 8, 9. Redundan juga terjadi pada aturan Tata Tertib DPR pasal 60 ayat 2, 3, 4, dan 5. (Baca: Islah DPR Diteken dengan 5 Butir Kesepakatan)

"Kenapa itu harus diubah, karena di situ untuk rapat komisi itu bisa digunakan hak interpelasi, hak angket, hak bertanya dan sebagainya. Padahal hak itu sudah diatur di dalam Pasal 194-227. Hak DPR tetap diatur secara penuh atau anggota DPR tidak dikurangi atau kehilangan hak apapun," ucap Pramono.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/11/18/078622649/Apa-yang-Jadi-Biang-Keladi-Kisruh-DPR