Rabu, 22 Oktober 2014

FITRA: Alat Kelengkapan DPR Berpotensi Korupsi

INILAHCOM, Jakarta--Semua Alat Kelengkapan Dewan (AKD), antara lain Komisi, Badan Anggaran dan Badan Legislasi, punya potensi untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penyebabnya, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut mengelola keuangan negara dalam jumlah besar.

Untuk itulah, para ketua umum partai politik diminta lebih berhati-hati dalam menempatkan kader-kader mereka di komisi-komisi di DPR. "Berdasarkan pengalaman DPR masa lalu, komisi malahan jadi sumber penghasilan anggota dewan, sehingga tak heran jika banyak yang kemudian tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata pengamat anggaran Uchok Sky Khadafy di Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Sebagaimana diketahui khalayak, beberapa anggota DPR periode 2009-2014 menorehkan catatan buruk dengan masuk penjara terkait korupsi. Salah satu nama yang paling mendapat sorotan adalah Muhammad Nazaruddin dari Fraksi Partai Demokrat, yang pernah duduk di Komisi IX dan Komisi III. Ada pula nama Zulkarnaen Djabar anggota Komisi VIII yang tertangkap dalam kasus korupsi pengadaan Alquran, serta Chairunnisa yang terlibat kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Informasi di Senayan menyebutkan saat ini ada persaingan dua kader politisi partai kakap untuk memperebutkan Komisi XI DPR. Komisi ini menangani bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. Sayangnya, ada salah satu calon petinggi di komisi ini yang sempat terseret dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bank Intan.

Bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung terkait kasus Bank Intan. Menurut Sri Mulyani kala itu, kasus hukum yang tengah diajukan untuk ditinjau kembali adalah kasus mengenai ingkar janji pemegang saham Bank Intan terhadap BI. Sementara itu, mengenai data yang digunakan dalam laporan BLBI kepada DPR, Menkeu mengatakan angka itu sesuai dengan hasil audit BPK.

"Angka itu sesuai dengan audit BPK. Sebelum ada keputusan yang incrach (tetap), tidak ada perubahan dengan angka itu," kata Sri, saat itu.

Sejumlah pihak menilai persoalan BLBI Bank Intan dengan pemerintah sudah selesai dengan adanya keputusan MA pada 9 Oktober 2005. Pada 1996 sejumlah pengusaha sempat mengambilalih Bank Intan dengan persyaratan selama 15 tahun yaitu sampai 2011, namun pemerintah menutup bank itu dua tahun kemudian.

Menurut Uchok, setiap komisi memang punya kemungkinan korupsi karena mitra kerjanya mengelola anggaran besar. "Sering kita dengar ada istilah komisi yang basah dan banyak anggaran seperti Badan Anggaran, dan ada pula komisi yang basah tapi tidak banyak anggarannya, yaitu yang belanja kementeriannya sedikit tapi penghasilannya besar, seperti komisi XI yang bermitra dengan Kementerian Keuangan," kata dia. Istilah itu sebenarnya mengandung makna kurang sedap.

Berkaitan dengan urusan komisi tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sempat menunda penetapan jumlah anggota di tiap komisi. Penundaan itu pun disetujui untuk di bicarakan pada (sidang) paripurna berikutnya.

Adapun soal komisi di DPR, tak hanya jumlahnya yang tak berubah, tetapi juga pembagian pembidangannya. "Jumlah 11 komisi tidak mengalami perubahan. Mengenai mitra kerjanya nanti ditetapkan setelah ada pembentukan atau pengumuman kabinet kementerian," kata Fadli. Masing-masing komisi akan diisi antara 45 orang hingga 55 anggota. Penentuan anggota dilakukan secara proporsional dan menjadi wewenang setiap fraksi di DPR. Fadli menambahkan, jumlah alat kelengkapan dewan lainnya juga telah ditetapkan.

Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/2147023/fitra-alat-kelengkapan-dpr-berpotensi-korupsi#.VEdrCWeSw-g

Selasa, 21 Oktober 2014

Hadiri Pelantikan Jokowi-JK, Anggota Dewan Dapat Honor Rp 600.000

JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap anggota DPR/MPR yang menghadiri acara pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mendapat honor sebesar Rp 600.000 dari Sekretariat Jenderal MPR.

Sekretaris Jenderal MPR Edi Siregar menjelaskan, honor itu hanya diperuntukkan bagi anggota DPR/MPR yang hadir. Yang tidak hadir tak akan mendapatkan honor tersebut.

"Honor anggota Rp 600.000 dikurangi pajak 15 persen," kata Edi di sela-sela persiapan geladi kotor di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Edi menjelaskan, honor untuk 685 anggota DPR/MPR itu telah masuk dalam postur anggaran pelantikan Jokowi-JK. Ia menyebut, alokasi biaya untuk menutup seluruh kegiatan pelantikan ini tak mencapai Rp 1 miliar.

Selain untuk honor anggota, alokasi biaya juga digunakan untuk konsumsi dan jamuan kenegaraan. Kebutuhan lainnya, ia hanya menyebut adanya biaya untuk pembelian genset baru sebagai antisipasi jika ada gangguan pada aliran listrik.

"Untuk biaya, sebenarnya hanya untuk sidang saja, biasa. Ada penggantian genset, itu pun karena yang lama sudah harus diganti," ucap dia.

Pelantikan Jokowi-JK akan digelar pada Senin (20/10/2014) pagi. Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan atau utusan khusus negara sahabat akan hadir pada hari pelantikan Jokowi-JK.

Semua anggota MPR juga akan hadir. Semua ketua umum partai politik yang memiliki kursi di parlemen pun diundang dan diharapkan dapat menghadiri acara pelantikan tersebut.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/11201221/Hadiri.Pelantikan.Jokowi-JK.Anggota.Dewan.Dapat.Honor.Rp.600.000

Senin, 20 Oktober 2014

KPK: Kewenangan DPR Semakin Kuat, itu Mengerikan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menilai, kewenangan DPR periode 2014-2019 semakin besar. Hal itu dianggap cukup mengerikan terkait potensi korupsi.

Bambang mencontohkan, hasil dari diubahnya UU MD3, mengakibatkan terbatasnya mekanisme kontrol terhadap DPR. Dalam hal ini, dihapusnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR.

Padahal, BAKN adalah alat kelengkapan DPR yang seharusnya menerima sekaligus menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan potensi kerugian negara.

"Jadi, temuan BPK siapa yang menindaklanjuti?," tanya Bambang retoris dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (19/10).

Ditambah lagi, lanjut Bambang, hasil pemilihan di DPR, tujuh dari sembilan anggota BPK terpilih berasal dari partai politik (parpol). Sehingga, dianggap semakin mengerikan karena potensi konflik kepentingan semakin kuat.

Sementara itu, ujar Bambang, wakil rakyat periode 2009-2014 berhasil mewariskan adanya hak aspirasi bagi penerusnya yang dibarengi dengan minusnya mekanisme pertanggungjawaban.

"Teman-teman di DPR sekarang ada hak aspirasi, dana aspirasi. Tetapi, mekanisme kontrolnya bagaimana? Kalau dulu ada pertanggung jawaban di fraksi, kalau sekarang tidak ada," ungkap Bambang.

Maka wajar jika Bambang menganggap kewenangan DPR kedepan cukup mengerikan dengan tidak adanya mekanisme untuk mengontrol.

Sebelumnya, Bambang telah menyebut bahwa sistem yang ada di parlemen masih bermasalah sehingga potensial menciptakan sikap dan perilaku koruptif dan kolusif.

Apalagi, adanya pengesahan revisi UU MD3 baru yang semakin memperluas kewenangan anggota dewan yang tidak disertai mekanisme akuntabiltas yang tinggi sehingga berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan semakin meningkat.

"Lingkup dan indikator penggunaan wewenang tidak dirumuskan secara tegas dan jelas sehingga ada ruang diskresi dan manuver yang berlebihan dari setiap anggota," ujar Bambang melalui pesan singkat, Kamis (25/9).

Ditambah lagi, tidak ada indikator, mekanisme dan sistem yang mengatur potensi konflik kepentingan sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang. Sehingga, terjadi proses transaksi kepentingan dan pasar gelap kekuasaan.

Kemudian, Badan Kehormatan (BK) di DPR dan DPRD disebut tak memiliki akuntabilitas untuk meniadakan potensi penyimpangan etik dan perilaku anggota parlemen.

"Setahu kami hingga saat ini, parlemen tidak memiliki program yang secara strategik ditujukan untuk membangun budaya anti korupsi dan kolusi yang berbasis pada kemaslahatan publik secara sistemik dan terstruktur," ungkap Bambang.

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/218520-kpk-kewenangan-dpr-semakin-kuat-itu-mengerikan.html