Selasa, 28 Juli 2015

Anggota DPR jalan-jalan ke Perancis, habiskan Rp2,2 miliar

LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 12 anggota Komisi X DPR RI diduga jalan-jalan ke Perancis dengan kedok belajar cara mengelola buku di negara tersebut.

“Kami 12 orang di Prancis selama seminggu. Kamis sudah pulang ke Indonesia,” kata anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana, melalui pesan singkat, Selasa (28/7/2015).

Baca juga: Ke Singapura, Jokowi janji takkan jual SDA Indonesia dan Anggota DPRD Surabaya ternyata `doyan` Kunker fiktif

Ia membantah bila keberangkatan ke negeri mode itu hanya sekedar jalan-jalan. Ia menerangkan 12 anggota ke Perancis dalam rangka pembahasan RUU Sistem Perbukuan, yang saat ini tengah dibahas di Komisi X. Oleh karena itu, sebagai perbandingan dipilihlah Perancis sebagai negara tujuan belajar perbukuan.

“Kita perlu tahu yang ada di negara maju soal perbukuan ini. Prancis memberi akses luar biasa kepada warga untuk mendapatkan buku murah dan berkualitas,” ucapnya

Indonesia sendiri dianggap sangat ketinggalan terkait soal buku, tak adanya jaminan pada penulis, pustakawan yang tak punya nasib jelas serta tidak adanya keterlibatan negara. Menurut Dadang, di Prancis perpustakaan besar memiliki 13 juta koleksi buku yang semua didukung oleh negara.

“Perpustakaan jadi peradaban nasional. Bukan dibangun dengan asal-asalan,” jelasnya.

Perjalanan anggota DPR ini diperkirakan menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp1 miliar, seperti dana yang dihabiskan anggota DPR saat studi banding ke Perancis tahun 2012 terkait pembahasan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Namun, menurut Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, biaya ke Perancis mencapai Rp2,2 miliar.

Dalam hitungan Uchok, anggota DPR yang ke Prancis minimal menghabiskan anggaran Rp2.234.952.000 selama 6 hari untuk 12 orang. Rincian garis besarnya, untuk uang saku dan keperluan anggota lain-lain, selama 6 hari akan menghabiskan anggaran sebesar Rp497.664.000.

Biaya terbesar untuk tiket dan akomodasi anggota. Tiket bagi anggota DPR masuk di kelas binis. Begitupun untuk akomodasinya sehingga diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp1.737.288.000 untuk 12 orang.

“Ya itulah DPR kita, bisa dibilang lembaga tidak tahu malu. Sudah beberapa kali rakyat teriak agar DPR tidak ke luar negeri karena kunker atau study banding ke luar negeri hanya menghabiskan uang negara. Itu khan untuk senang-senang saja,” kritiknya.

Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2015/07/28/anggota-dpr-jalan-jalan-ke-perancis-habiskan-rp22-miliar.html

Senin, 27 Juli 2015

Pemerintah Coret Dana Aspirasi, Peluang DPR Semakin Kecil

Jakarta, CNN Indonesia -- Peluang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan jatah dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun semakin kecil. Pasalnya, dalam rapat persiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, isu tersebut dicoret dari daftar pembahasan.

Adalah Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro yang menegaskan bahwa usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi tidak disinggung sama sekali dalam rapat tersebut.

"Penekanannya adalah bagaimana mendorong efisiensi belanja per kementerian sehingga kalau ada perubahan anggaran, itu karena efisiensi," kata Bambang di kantor Wakil Presiden, Jumat (24/7).

Sebagai informasi, Rapat Paripurna DPR pada Selasa (23/6) menyepakati usulan dana aspirasi masuk dalam APBN 2016. Namun, untuk itu harus ada restu dari Presiden Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi pemerintahan.

Selang sehari, Rabu (24/6), Jokowi melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago menyatakan tidak setuju dengan usulan tersebut. Sebelumnya, sikap tegas juga ditunjukkan JK yang menolak secara tegas aspirasi DPR itu.

Dana aspirasi merupakan usulan lama DPR yang sempat gugur pada 2010, ketika Badan Anggaran DPR diketuai oleh Harry Azhar Azis, yang kini menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Suksesornya di Badan Anggaran, yang juga dari Fraksi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit kembali mencuatkan isu panas ini ke media, dengan nilai usulan dana aspirasi yang lebih jumbo. Supit mengatakan setiap anggota DPR akan diupayakan mendapat jatah anggaran Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar untuk membangun daerah pemilihannya.

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150724134532-78-67974/pemerintah-coret-dana-aspirasi-peluang-dpr-semakin-kecil/

Rabu, 22 Juli 2015

Target Legislasi Turun Lagi
10 UU dalam Dua Kali Masa Sidang

JAKARTA – Masa sidang yang tinggal dua kali lagi membuat DPR harus merevisi target legislasi. Di antara 35 RUU yang harus diselesaikan tahun ini, diperkirakan kurang dari separonya yang mampu diselesaikan hingga akhir tahun ini. Setelah konflik internal, kini naskah akademis dituding menjadi penghambat.

Dari target 37 UU tahun ini, DPR baru menyelesaikan dua. Yakni, UU Pilkada dan Perubahan atas UU Pemda. Pada masa sidang sebelumnya, DPR sempat menurunkan target penyelesaian UU menjadi 25. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menyatakan, pihaknya sudah menganalisis beberapa hambatan pekerjaan legislasi DPR.

Hambatan utama adalah tarik-menarik kepentingan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. ”Itu sangat membuang energi dan waktu. Hampir empat bulan kami belum melaksanakan kegiatan dewan,” ujarnya. Faktor berikutnya adalah kewenangan badan legislasi (baleg) yang dipereteli. Kewenangan merancang UU diberikan kepada komisi. Faktor ketiga adalah penyesuaian anggota-anggota baru.

Firman menuturkan, pihaknya belum lama ini mendapati fakta baru tentang penyebab kinerja dewan terhambat. Yakni, minimnya naskah akademis di setiap UU. Naskah akademis merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam setiap penyusunan UU. ”Pada sebagian besar RUU itu, belum siap naskah akademisnya dan belum siap draf RUU-nya,” lanjut politikus Partai Golkar itu.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, pihaknya saat ini sudah bergerak. Baleg sudah mendesak komisi-komisi agar segera menyelesaikan draf RUU dan naskah akademisnya. Begitu pula pemerintah. Di antara 37 RUU prioritas 2015, 26 berasal dari DPR, 10 dari pemerintah, dan 1 dari DPD.

Solusi lain, pihaknya berkomunikasi dengan pimpinan DPR agar mengembalikan kewenangan baleg untuk menyusun RUU. UU MD3 menyerahkan kewenangan tersebut kepada komisi sehingga pekerjaannya menjadi tidak fokus.

Firman menuturkan, komisi saat ini memiliki tiga tugas. Yakni, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Tugas baleg yang dipereteli itu sebenarnya hanya menyusun RUU. ”Kami sedang mencari solusi, apakah dengan peraturan DPR atau apa, yang jelas kami sudah berkomunikasi dengan pimpinan,” lanjut politikus Partai Golkar itu.

Pihaknya juga sedang menjajaki kerja sama dengan sejumlah universitas agar bisa membantu menyusun naskah akademis. Selama ini tugas tersebut dimonopoli deputi perundang-undangan yang jumlah personelnya terbatas. ’’Pak (Setya) Novanto (ketua DPR) sudah setuju, nanti setelah libur Idul Fitri, kami akan membuat MoU dengan perguruan tinggi,” ucapnya.

Progres sebagian RUU saat ini sudah mulai terlihat. Dari pemerintah, tiga UU sudah siap dengan naskah akademis. Kemudian, RUU dari komisi-komisi sudah mulai bermunculan untuk diharmonisasi. Dengan begitu, dalam dua kali masa sidang yang tersisa, pihaknya yakin masih bisa menyelesaikan sejumlah UU.

Ketika disinggung tentang target angka, Firman sempat ragu.”Insya Allah 10 (UU) seharusnya bisa,” katanya. Dia menambahkan, kinerja DPR memang paling mudah diukur dari legislasi. Dengan kondisi seperti saat ini, Firman menyatakan legislasi DPR gagal.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan, pihaknya saat ini terus berupaya mengejar ketertinggalan legislasi. Selain mengharmonisasi, pihaknya meminta keaktifan pemerintah agar penyusunan RUU bisa lebih cepat. ”Sekarang waktu untuk legislasi itu seminggu dua kali dan hari legislasi ditambah,” tuturnya.

Dia berharap banyak dari komisi XI yang akan menyelesaikan sejumlah UU. Di antaranya, UU Perbankan, Bank Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai permintaan baleg, Novanto berjanji memprosesnya dengan cepat. Hanya, dia tidak menyebutkan langkah yang akan dilakukan untuk menyiasati aturan dalam UU MD3 tersebut agar baleg bisa kembali fokus menyusun naskah UU.

Sumber : http://www.jawapos.com/baca/artikel/20510/Target-Legislasi-Turun-Lagi