Kamis, 23 Oktober 2014

Fitra: Komisi jadi sumber pundi-pundi uang anggota DPR

Merdeka.com - Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi menilai banyak anggota DPR yang memanfaatkan komisi sebagai pendapatan. Karena itu, dia meminta para ketua umum partai politik lebih berhati-hati dalam menempatkan kadernya di komisi.

"Berdasarkan pengalaman DPR masa lalu, komisi malahan jadi sumber penghasilan anggota Dewan, sehingga tak heran jika banyak yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," jelasnya dalam siaran pers, Rabu (22/10).

Anggota DPR periode 2009-2014 memang menorehkan catatan buruk karena beberapa anggotanya masuk penjara terkait korupsi. Salah satu nama yang paling mendapat sorotan adalah Muhammad Nazaruddin dari Fraksi Partai Demokrat, yang pernah duduk di Komisi IX dan Komisi III.

Lalu ada nama Zulkarnaen Djabar dari Fraksi Golkar, anggota Komisi VIII yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Alquran. Kemudian Chairunnisa, yang juga berasal dari Golkar. Chairunnisa terlibat kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Menurut Uchok, setiap komisi memang punya kemungkinan korupsi karena mitra kerjanya mengelola anggaran besar. Salah satu komisi yang diperebutkan adalah Komisi XI yang menangani bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

"Ada komisi yang basah dan banyak anggaran seperti Badan Anggaran, dan ada komisi yang basah tapi tidak banyak anggarannya, yaitu yang belanja kementeriannya sedikit tapi penghasilannya besar, seperti Komisi XI yang bermitra dengan Kementerian Keuangan termasuk aset dan pajak," tutupnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/politik/fitra-komisi-jadi-sumber-pundi-pundi-uang-anggota-dpr.html

Rabu, 22 Oktober 2014

FITRA: Alat Kelengkapan DPR Berpotensi Korupsi

INILAHCOM, Jakarta--Semua Alat Kelengkapan Dewan (AKD), antara lain Komisi, Badan Anggaran dan Badan Legislasi, punya potensi untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penyebabnya, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut mengelola keuangan negara dalam jumlah besar.

Untuk itulah, para ketua umum partai politik diminta lebih berhati-hati dalam menempatkan kader-kader mereka di komisi-komisi di DPR. "Berdasarkan pengalaman DPR masa lalu, komisi malahan jadi sumber penghasilan anggota dewan, sehingga tak heran jika banyak yang kemudian tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata pengamat anggaran Uchok Sky Khadafy di Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Sebagaimana diketahui khalayak, beberapa anggota DPR periode 2009-2014 menorehkan catatan buruk dengan masuk penjara terkait korupsi. Salah satu nama yang paling mendapat sorotan adalah Muhammad Nazaruddin dari Fraksi Partai Demokrat, yang pernah duduk di Komisi IX dan Komisi III. Ada pula nama Zulkarnaen Djabar anggota Komisi VIII yang tertangkap dalam kasus korupsi pengadaan Alquran, serta Chairunnisa yang terlibat kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Informasi di Senayan menyebutkan saat ini ada persaingan dua kader politisi partai kakap untuk memperebutkan Komisi XI DPR. Komisi ini menangani bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. Sayangnya, ada salah satu calon petinggi di komisi ini yang sempat terseret dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bank Intan.

Bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung terkait kasus Bank Intan. Menurut Sri Mulyani kala itu, kasus hukum yang tengah diajukan untuk ditinjau kembali adalah kasus mengenai ingkar janji pemegang saham Bank Intan terhadap BI. Sementara itu, mengenai data yang digunakan dalam laporan BLBI kepada DPR, Menkeu mengatakan angka itu sesuai dengan hasil audit BPK.

"Angka itu sesuai dengan audit BPK. Sebelum ada keputusan yang incrach (tetap), tidak ada perubahan dengan angka itu," kata Sri, saat itu.

Sejumlah pihak menilai persoalan BLBI Bank Intan dengan pemerintah sudah selesai dengan adanya keputusan MA pada 9 Oktober 2005. Pada 1996 sejumlah pengusaha sempat mengambilalih Bank Intan dengan persyaratan selama 15 tahun yaitu sampai 2011, namun pemerintah menutup bank itu dua tahun kemudian.

Menurut Uchok, setiap komisi memang punya kemungkinan korupsi karena mitra kerjanya mengelola anggaran besar. "Sering kita dengar ada istilah komisi yang basah dan banyak anggaran seperti Badan Anggaran, dan ada pula komisi yang basah tapi tidak banyak anggarannya, yaitu yang belanja kementeriannya sedikit tapi penghasilannya besar, seperti komisi XI yang bermitra dengan Kementerian Keuangan," kata dia. Istilah itu sebenarnya mengandung makna kurang sedap.

Berkaitan dengan urusan komisi tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sempat menunda penetapan jumlah anggota di tiap komisi. Penundaan itu pun disetujui untuk di bicarakan pada (sidang) paripurna berikutnya.

Adapun soal komisi di DPR, tak hanya jumlahnya yang tak berubah, tetapi juga pembagian pembidangannya. "Jumlah 11 komisi tidak mengalami perubahan. Mengenai mitra kerjanya nanti ditetapkan setelah ada pembentukan atau pengumuman kabinet kementerian," kata Fadli. Masing-masing komisi akan diisi antara 45 orang hingga 55 anggota. Penentuan anggota dilakukan secara proporsional dan menjadi wewenang setiap fraksi di DPR. Fadli menambahkan, jumlah alat kelengkapan dewan lainnya juga telah ditetapkan.

Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/2147023/fitra-alat-kelengkapan-dpr-berpotensi-korupsi#.VEdrCWeSw-g

Selasa, 21 Oktober 2014

Hadiri Pelantikan Jokowi-JK, Anggota Dewan Dapat Honor Rp 600.000

JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap anggota DPR/MPR yang menghadiri acara pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mendapat honor sebesar Rp 600.000 dari Sekretariat Jenderal MPR.

Sekretaris Jenderal MPR Edi Siregar menjelaskan, honor itu hanya diperuntukkan bagi anggota DPR/MPR yang hadir. Yang tidak hadir tak akan mendapatkan honor tersebut.

"Honor anggota Rp 600.000 dikurangi pajak 15 persen," kata Edi di sela-sela persiapan geladi kotor di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Edi menjelaskan, honor untuk 685 anggota DPR/MPR itu telah masuk dalam postur anggaran pelantikan Jokowi-JK. Ia menyebut, alokasi biaya untuk menutup seluruh kegiatan pelantikan ini tak mencapai Rp 1 miliar.

Selain untuk honor anggota, alokasi biaya juga digunakan untuk konsumsi dan jamuan kenegaraan. Kebutuhan lainnya, ia hanya menyebut adanya biaya untuk pembelian genset baru sebagai antisipasi jika ada gangguan pada aliran listrik.

"Untuk biaya, sebenarnya hanya untuk sidang saja, biasa. Ada penggantian genset, itu pun karena yang lama sudah harus diganti," ucap dia.

Pelantikan Jokowi-JK akan digelar pada Senin (20/10/2014) pagi. Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan atau utusan khusus negara sahabat akan hadir pada hari pelantikan Jokowi-JK.

Semua anggota MPR juga akan hadir. Semua ketua umum partai politik yang memiliki kursi di parlemen pun diundang dan diharapkan dapat menghadiri acara pelantikan tersebut.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/11201221/Hadiri.Pelantikan.Jokowi-JK.Anggota.Dewan.Dapat.Honor.Rp.600.000