Senin, 26 Oktober 2015

Survei: Publik Tak Puas Kinerja DPR, tetapi Kehadiran KMP Diapresiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik tidak puas atas kinerja DPR RI. Namun, keberadaan Koalisi Merah Putih di luar pemerintahan mendapat apresiasi.

Demikian kesimpulan dari survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 14-21 Oktober 2015.

Dari 1.183 responden yang dilibatkan dalam jajak pendapat ini, sebanyak 67,5 persen mengaku tidak puas atas kinerja Wakil Rakyat. Hanya 29,2 persen yang merasa puas.

"Setahun pemerintahan Jokowi-JK tak bisa diukur dari kinerja eksekutif saja, tapi juga legislatif karena keduanya saling berkaitan," kata peneliti CSIS, Arya Fernandez, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Tingkat kepuasan terhadap kinerja DPR ini masih berada di bawah kepuasan terhadap Jokowi-JK. Secara umum, 48,2 persen responden tidak puas atas setahun kinerja pemerintah. Sebanyak 50,6 persen lain menyatakan kepuasannya.

Arya menilai bahwa ketidakpuasan terhadap DPR terjadi karena pencapaian mereka tidak maksimal. Di bidang legislasi, baru sedikit UU yang diselesaikan dalam prolegnas prioritas.

Di bidang pengawasan, DPR juga dinilai tidak terlalu bekerja maksimal mengawal jalannya pemerintahan. Masyarakat di daerah pemilihan pun merasa tidak terwakili oleh anggota DPR.

"Bukannya menunjukkan prestasi, DPR justru ribut sendiri ingin membangun gedung baru, meminta tunjangan, dan sebagainya," ucap Arya.

Meski masyarakat menilai kinerja DPR buruk, tetapi sentimen positif justru diberikan pada keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Publik memandang KMP sebagai oposisi yang kritis dan bisa mengoreksi kebijakan pemerintah yang tidak tepat.

"Sebanyak 57,6 persen publik menilai keberadaan KMP sebagai partai oposisi bermanfaat," ucap Arya.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar +/- 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/10/25/22050271/Survei.Publik.Tak.Puas.Kinerja.DPR.tetapi.Kehadiran.KMP.Diapresiasi

Jumat, 23 Oktober 2015

Anggota DPR Sulit Terhindar dari Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktik korupsi dan suap yang melibatkan para wakil rakyat terus saja berlangsung. Bahkan jumlahnya semakin bertambah. Dalam dua pekan ini saja sudah ada dua wakil rakyat yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada yang menyebut, mereka berdua ini sebenarnya hanya celaka saja, lagi hari sial dan kebetulan tertangkap. Sesungguhnya yang ikut melakukan hal yang sama jumlahnya masih lebih besar. Mereka-mereka yang belum tertangkap tersebut juga kebetulan saja karena belum terdeteksi alat perekam dari penegak hukum,'' ujar Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah, Kamis (22.10).

Syamsuddin memaparkan beberapa alasan mengapa korupsi tumbuh subur di parlemen. Jauh sebelum pelatikan para wakil rakyat tersebut, lembaga ini pernah memublikasikan hasil studinya tentang pengelolaan keuangan partai politik dan relasinya dengan rekruitmen calon anggota legislatif (Caleg) pada pemilu 2014.

Dari hasil studi tersebut ditemukan betapa sulitnya seorang wakil rakyat akan terhindar dalam prilaku korupsi. Hal itu mengingat biaya politik saat pemilu yang sangat besar bahkan tidak terkendali. Untuk seorang caleg anggota DPR RI misalnya , ia mengatakan, dibutuhkan dana bisa sampai Rp 50 milyar lebih untuk membangun dan memaintenance pencitraan yang sudah harus dibangun jauh sebelum tahapan pemilu dimulai, dan pencitraan itu harus terus berlangsung hingga pasca pemilu.

Belum lagi saat terpilih, mereka sudah dibebani upeti yang bersifat wajib oleh partai politik. "Sewaktu-waktu ancaman pemberhentian atau pergantian antar waktu menjadi hantu yang sangat menakutkan baginya bila saja tidak taat menyetor atau menolak memberi setoran kepada partai," ujarnya.

Oleh karenanya, masih dalam studi tersebut menjelaskan perlunya memberi ruang bagi publik untuk terlibat secara aktif melakukan pengawasan, pemantauan atas kinerja dan prilaku bagi para wakil rakyat. Tentu pula dengan memperkuat peran lembaga penegak hukum, serta peningkatan profesionalisme lembaga auditor.

Syamsuddin menjelaskan, perlu dipahami bahwa prilaku korupsi akan terus dipelihara oleh wakil rakyat dengan berbagai caranya sendiri. Termasuk dengan secara sadar membuat regulasi yang menguntungkan dirinya sendiri. Lalu termasuk juga dapat menambah pundi-pundi penghasilannya.

Di antara cara itu adalah dengan menambah dana reses serta frekuwensi pertemuannya. Juga memperbanyak perjalanan keluar daerah termasuk keluar negeri. "Atau bahkan dengan berani bermain proyek seperti yang menimpa tersangka Dewi Yasin Limpo dari Partai Hanura," ujarnya.

Bagi Kopel, kasus yang menimpa Dewie maupun anggota DPR lainnya tidak berdiri sendiri dengan pelakunya. Syamsuddin menilai hal ini juga terkait dengan tata kelola keungan partai serta kebijakannya. Karena selama ini, partai dinilainya secara tidak langsung memosisikan kadernya sebagai duta atau marketing untuk pencari pundi-pundi pendapatan partai politik.

"Selama kebijakan ini terus berlanjut maka korupsi para wakil rakyat terus berpotensi terjadi," ujarnya.

Sayangnya, akibat prilaku koruptif tersebut membuat kepercayaan publik terhadap wakil rakyat akan hilang. DPR tidak akan bisa bekerja optimal karena kepercayaanya sendiri yang sudah hilang di mata konstituen.

Kopel juga memandang penting mengevaluasi mekanisme pelaporan keuangan dan audit keuangan parpol yang selama ini tidak efektif dan kurang memberi manfaat. Baik bagi publik termasuk internal parpol sendiri dalam upaya pembenahan manajemen tata kelola keuangannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau akuntan publik yang ditunjuk melakukan audit, menurutnya, dituntut lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Dia mengatakan, partai politik yang tergolong laporan keuangannya amburadul dengan mendapatkan predikat opini buruk (disclaimer) seharusnya tidak diperbolehkan ikut menjadi peserta pemilu lagi.

"Ini penting mengingat parpol sesungguhnya adalah laboratorium kaderisasi lahirnya pemimpin bangsa," kata Syamsuddin menjelaskan.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/10/22/nwmq4t384-anggota-dpr-sulit-terhindar-dari-korupsi

Kamis, 22 Oktober 2015

Dewie Yasin Limpo, Anggota DPR Ke-55 yang Dijerat KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjerat politikus. Kali ini, KPK menangkap anggota Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewie Yasin Limpo, dalam operasi tangkap tangan kasus suap proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch, dengan ditangkapnya Dewie, jumlah anggota DPR yang dijerat KPK dari 2005 hingga 2015 mencapai 55 orang. Dewie adalah anggota DPR ke-55. Ditambah anggota DPRD, total politikus yang dijerat KPK sebanyak 82 orang.

"Paling banyak dari Golkar dan PDI Perjuangan," kata Emerson Yuntho, koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Rabu, 21 Oktober 2015. (Lihat video Inilah Adik Gubernur Sulsel, Dewie Yasin Limpo Yang Tertangkap KPK)

Menurut ICW, Partai Golongan Karya merupakan penyumbang terbanyak dengan 23 anggota yang dijerat KPK. Di bawah Golkar, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 21 politikus. Berikutnya Partai Demokrat dengan 9 anggota, Partai Amanat Nasional (9), Partai Persatuan Pembangunan (7), Partai Gerakan Indonesia Raya (4), dan Partai Kebangkitan Bangsa (2). Sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Bintang Reformasi, Partai Nasional Banteng Kerakyatan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang masing-masing satu orang. Sebelum Dewie Yasin, KPK menjerat politikus Partai NasDem, Patrice Rio Capella.

Emerson mencurigai pelemahan KPK lewat revisi Undang-Undang KPK terkait dengan fakta tersebut. "Itu kelihatan dari para pengusul yang berinisiatif merevisi Undang-Undang KPK. Komposisi pengusul itu rata-rata partainya yang banyak dijerat," ujar Emerson.

Sumber : http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/22/078711843/dewie-yasin-limpo-anggota-dpr-ke-55-yang-dijerat-kpk