Senin, 01 September 2014

Menteri-Menteri yang Mundur Karena Jadi Anggota DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dipastikan harus mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Sebab, mereka akan menduduki kursi baru di DPR RI sebagai anggota legislatif periode 2014-2019.

Tercatat, ada tujuh menteri di KIB II yang akan dilantik sebagai Anggota DPR 1 Oktober 2014. Mereka antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring (PKS), Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (PAN), Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan (Partai Demokrat) dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal H. Faishal Zainy (PKB)

Meski ditinggal menteri-menterinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak akan menunjuk pengganti para menteri tersebut. Kekosongan kursi menteri dalam waktu sekitar 20 hari dianggap tidak akan mempengaruhi kinerja kementerian dan bisa dilimpahkan pada Kementerian Koordinator.

"Tergantung Presiden. Bisa dirangkap semua, bisa juga dibagi-bagi. Semestinya, tidak boleh kosong karena nanti ada peralihan ke kabinet baru," kata Menko Kesra, Agung Laksono akhir pekan ini.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/31/nb5mza-menterimenteri-yang-mundur-karena-jadi-anggota-dpr

Jumat, 29 Agustus 2014

Ini 42 RUU yang Terancam Gagal Diselesaikan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi mencatat setidaknya ada 42 rancangan undang-undang yang terancam tidak bisa dituntaskan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014. Pasalnya, masa jabatan para anggota Dewan akan habis pada tanggal 30 September.

"Sebanyak 42 RUU ini terancam akan gugur karena DPR tidak mengenal sistem carry over atau luncuran RUU. Sehingga kalau DPR baru mau meneruskan pembahasan, akan memulai lagi dari awal. Ini baru sebuah konvensi ketatanegaraan," ujar Mulyono saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Sebagian RUU yang masih mandek pembahasannya di DPR terbilang cukup krusial. Misalnya, RUU KUHP/KUHAP yang sudah ditunggu masyarakat semenjak tahun 1982.

Selain itu, ada pula RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, RUU Pemerintah Daerah, RUU Jaminan Produk Halal, dan RUU Perlindungan Anak.

Apabila pembahasan RUU itu tidak diselesaikan pada DPR periode kali ini, maka DPR baru nantinya akan memulai pembahasan dari awal.

Baleg kini tengah berupaya meminta persetujuan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi agar RUU yang sudah mencapai pembahasan tingkat I dengan pemerintah bisa diluncurkan ke DPR periode selanjutnya.

Mulyono menuturkan, hal ini bisa menghemat waktu dan juga tidak. Pembahasan satu RUU minimal menghabiskan anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk kebutuhan pemanggilan pakar, kunjungan kerja ke daerah, konsiyering, dan fasilitas lain.

"Kalau ke luar negeri bisa sampai Rp 7 miliar satu RUU," ungkap Mulyono.

Berikut daftar 42 RUU tersebut:

1. RUU tentang perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

2. RUU tentang Perjanjian Internasional

3. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah

4. RUU tentang Pertanahan

5. RUU tentang Mahkamah Agung

6. RUU tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

7. RUU tentang KUHP

8. RUU tentang KUHAP

9. RUU tentang perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

10. RUU tentang Jalan

11. RUU tentang Jaminan Produk Halal

12. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji

13. RUU tentang Tenaga Kesehatan

14. RUU tentang Keperawatan

15. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah

16. RUU tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

17. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

18. RUU tentang Keamanan Nasional

19. RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga

20. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan

21. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri

22. RUU tentang Pemerintah Daerah

23. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat

24. RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat

25. RUU tentang Kepalangmerahan

26. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah

27. RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

28. RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

29. RUU tentang perubahan atas UU nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

30. 87 RUU Daerah Otonomi Baru

31. RUU tentang Administrasi Pemerintahan

32. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

33. RUU tentang Hukum Disiplin Militer

34. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan

35. RUU tentang Larangan Minuman Berkalkohol

36. RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional

37. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah

38. RUU tentang Kebudayaan

39. RUU tentang Perkebunan

40. RUU tentang Konservasi Tanah dan Air

41. RUU tentang Radio Televisi RI

42. RUU tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/08/27/11440511/Ini.42.RUU.yang.Terancam.Gagal.Diselesaikan.DPR

Kamis, 28 Agustus 2014

Masa Bakti Tinggal Sebulan Lagi, DPR Masih "Berutang" 42 RUU

JAKARTA, KOMPAS.com- Masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat 2009-2014 akan berakhir pada 30 September mendatang. Menjelang penghujung masa jabatannya, para wakil rakyat masih menyimpan segudang pekerjaan rumah. Badan Legislasi DPR mencatat setidaknya ada 42 rancangan undang-undang yang terbengkalai dan terancam tak bisa diselesaikan hingga akhir September.

Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono mengungkapkan, 42 RUU itu adalah RUU yang sudah mencapai tingkat pembahasan tingkat I yakni pembahasan DPR dan pemerintah. Di luar RUU yang masuk dalam pembahasan tingkat I, masih banyak lagi RUU yang bahkan belum disusun sama sekali.

Pada sidang paripurna, Selasa (26/8/2014), DPR bahkan baru menetapkan RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang awalnya baru usul Komisi I menjadi RUU inisiatif DPR.

"Sebanyak 42 RUU ini terancam akan gugur karena DPR tidak mengenal sistem carry over atau luncuran RUU. Sehingga kalau DPR baru mau meneruskan pembahasan, akan memulai lagi dari awal Ini baru sebuah konvensi ketatanegaraan," ujar Mulyono, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/8/2014).

Catatan terbesar DPR kali ini adalah di bidang legislasi. Mulyono mengakui, target penyelesaian undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang ditetapkan setiap pembukaan masa sidang selalu meleset. Tak pernah sekali pun DPR mampu mencapai target penyelesaian undang-undang yang ada dalam prolegnas.

Pemborosan

Untuk membuat undang-undang, tak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga biaya. Biaya ini dipergunakan untuk mengundang pakar untuk dimintai pandangan atas suatu persoalan, biaya rapat, biaya konsinyering (biasanya dilakukan di luar gedung DPR), biaya kunjungan kerja ke daerah dalam tahapan penyusunan maupun dalam tahap sosialisasi, serta biaya studi banding ke luar negeri.

Mulyono memperkirakan, satu produk undang-undang bisa menghabiskan kas negara sebesar Rp 4-7 miliar.

"Ratusan juta saja tidak cukup. Untuk yang hanya kunker ke daerah biasanya habis Rp 4 miliar, kalau yang pakai studi banding ke luar negeri habis Rp 7 miliar," ucap Mulyono.

Apabila 42 RUU yang belum rampung itu dipastikan tak selesai hingga akhir periode, maka setidaknya negara akan mengalami kerugian minimal Rp 168 miliar. Itu pun jika dihitung semua RUU tidak memakai anggaran studi banding ke luar negeri.

Catatan Kompas.com, setidaknya ada sejumlah pembahasan RUU yang memutuskan berangkat ke luar negeri. Salah satunya yang mendapat sorotan paling tajam adalah perjalanan anggota Komisi III DPR ke Belanda, Inggris, Rusia, dan Perancis terkait pembahasan RUU KUHP/KUHAP. Selain itu, ada pula perjalanan anggota Baleg ke Denmark dan Turki untuk membahas RUU Kepalangmerahan. Sementara pembahasan RUU Pemerintah Daerah juga disertai studi banding ke Jerman dan Jepang. Toh, hasilnya semua RUU itu mandek hingga saat ini.

Rangkap jabatan

Menurutu Mulyono, lamanya sebuah RUU dibahas di parlemen karena banyaknya anggota Dewan yang mengemban tugas rangkap. Dia menyebutkan, seorang anggota bisa bertugas di tiga tempat seperti di komisi, alat kelengkapan, hingga fraksi di MPR. Padahal, setiap komisi dan alat kelengkapan memiliki kegiatan dan target masing-masing.

"Jadi kalau rapat, bapak ini tidak hadir, padahal dia mewakili fraksi X, karena dia lagi tugas di MPR atau lagi rapat komisi dan lain-lain. Ini yang menurut saya tidak efektif," kata Mulyono, yang merupakan anggota dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Jumlah anggota dewan yang rangkap jabatan ini, lanjut Mulyono, tidak sampai setengah dari total 560 anggota dewan.

"Saat ini lebih dari setengahnya lebih banyak hanya memiliki satu tugas di komisi saja. Jadi ini tidak imbang," imbuh dia.

Oleh karena itu, Mulyono mengaku Baleg sudah pernah mengusulkan agar DPR membentuk hanya tiga badan yakni badan legislasi, badan anggaran, dan badan pengawasan yang disebar secara merata. Untuk anggota di komisi-komisi, kata Mulyono, seharusnya tidak perlu sampai 50 orang seperti sekarang ini.

"Cukup 30 orang saja. Dimaksimalkan di badan-badan itu, kalau sekarang kondisinya untuk memantau perkembangan pembahasan RUU pun kami kesulitan," ujarnya.

Usulan itu sayangnya tidak diakomodir dalam revisi Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Mulyono menyebut masih ada fraksi yang belum sepakat dengan usulan itu.

Usulan RUU diluncurkan

Untuk mengurangi pemborosan uang negara dan mempercepat proses pembahasan, Baleg telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Di dalam surat itu, Baleg menerangkan kondisi memprihatinkan dari capaian fungsi legislasi DPR yang selalu meleset target.

Di dalam surat yang dikirimkan sejak Senin (25/8/2014) lalu itu, Baleg juga meminta agar DPR menyusun tata tertib pembuatan perundangan yang di dalamnya memuat klausul agar RUU yang sudah mencapai pembahasna tingkat I dapat diluncurkan ke DPR periode berikutnya.U

"Selama ini RUU tidak bisa di carry over kan berdasarkan konvensi. Padahal, tidak ada aturan jelas yang melarang carry over itu dilakukan, maka Baleg berkirim surat kepada pimpinan DPR ini sehingga aturan itu bisa dimasukkan dalam tata tertib. Lebih baik RUU itu diluncurkan saja," kata Mulyono.

Menurut dia, 30 persen dari calon anggota legislatif terpilih tahun ini juga merupakan calon petahana. Sehingga, mereka paling tidak mengetahui perkembangan pembahasan yang telah dilakukan DPR periode 2009-2014. Baleg juga memiliki catatan risalah rapat hingga dokumentasi draft dan perbaikan yang cukup baik sehingga sangat disayangkan apabila dokumen-dokumen ini tidak bernilai apa pun.

Terhadap usulan itu, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin pun menyambut baik. "

Ya mudah-mudahan kalau demikian hanya saya kira akan bagus untuk periode DPR ke depan," kata dia.

Amir mengakui, pembahasan RUU memang tidak bisa dibahas terburu-buru. Salah satunya adalah RUU KUHP/KUHAP. Amir berpendapat, DPR tidak perlu memaksakan diri menyelesaikan RUU yang sudah sejak tahun 1982 itu direvisi.

"DPR tidak perlu memaksakan diri, kami realistis saja. Kalau pun nanti tidak bisa carry over, kemungkinan akan ada sedikit penyelerasan tapi tidak mungkin dirombak total dari 0 lagi," kata Amir.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/08/27/11202841/Masa.Bakti.Tinggal.Sebulan.Lagi.DPR.Masih.Berutang.42.RUU