Kamis, 17 April 2014

Jika Tak Bagi Kursi, Jokowi Sulit 'Taklukkan' DPR

TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskrido Ambardi menilai jalannya pemerintahan (eksekutif) Indonesia terancam tersendat bila tak ada koalisi besar di parlemen (DPR). Koalisi yang dimaksud itu juga berupa bagi-bagi kursi di kabinet berdasarkan partai politik peserta koalisi.

"Siapa pun yang menjadi presiden Indonesia dan tak ikut cara politik lama (koalisi bagi-bagi kursi) pasti akan dihadang di parlemen," kata Dodi, panggilan Kuskrido, saat dihubungi, Rabu, 16 April 2014.

Sebelumnya, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo mengatakan ingin menjalin kerjasama dengan semua partai di parlemen jika dia terpilih menjadi presiden. Namun Jokowi mengingatkan agar partai-partai itu tak minta jatah kursi di kabinet.

Rencana Jokowi tersebut bertolak belakang dengan model koalisi dua periode kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono yang bagi-bagi kursi kabinet kepada peserta koalisi. (Baca: PDIP Koalisi dengan NasDem, Jokowi: Tak Masalah )

Menurut Dodi, pemerintahan tetap bisa jalan tanpa bagi-bagi kursi di kabinet asal presiden terpilih mendapat dukungan mayoritas rakyat. Kemudian, kata Kuskrido, publiklah yang akan menjadi alat penekan DPR agar tidak menggangu kinerja eksekutif.

"Di atas kertas koalisi tanpa bagi-bagi kursi bisa jalan. Tapi kenyataannya memang sulit. Apalagi di Indonesia yang sudah dua periode melakukan bagi-bagi kursi," kata Dodi.

Dodi memprediksi jika Jokowi menjadi presiden dan PDIP hanya berkoalisi dengan NasDem, apalagi tanpa bagi-bagi kursi kabinet dengan partai lain, Jokowi pasti akan banyak diganjal oleh DPR dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam kondisi itu, kata Dodi, para politikus PDIP di Senayan dituntut pandai melobi partai lain yang mengganjal kinerja eksekutif. (Baca: PDIP Belum Putuskan Kalla Cawapres Jokowi )

Sumber : http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/17/269571241/Jika-Tak-Bagi-Kursi-Jokowi-Sulit-Taklukkan-DPR

Rabu, 16 April 2014

Begini Cara Menghitung Perolehan Kursi DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Parliamentary Center (IPC) memberikan simulasi penghitungan perolehan suara pemilihan legislatif hingga menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Simulasi itu disampaikan di Hotel Santika, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 15 April 2014.

Akademisi IPC, Hasyim Anshari, menjelaskan perolehan kursi di DPR harus melebihi angka ambang batas. Untuk mengetahui angka ambang batas, suara sah nasional seluruh partai dikalikan 3,5 persen.

"Contohnya, suara sah 457 ribu dikali 3,5 persen, maka hasilnya 15.995 ribu suara," ia menjelaskan. Parpol yang raihan suaranya di bawah 15.995 ribu tidak dapat mengikuti penghitungan kursi. "Partai itu selesai," katanya.

Langkah pertama adalah mencari bilangan pembagi pemilih (BPP). Untuk memperoleh BPP, Hasyim mencontohkan, total suara sah daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi. "Misalnya, 311.000 suara dibagi sepuluh kursi. Hasilnya, 31.100," kata Hasyim.

Setelah didapatkan BPP, langkah selanjutnya adalah pembagian kursi tahap pertama. Bagi partai yang perolehan suaranya melebihi 31.100 suara akan mendapatkan satu kursi. Namun, jika dua kali lipat, parpol tersebut meraup dua kursi. "Partai B dapat 75.000 suara dibagi 31.100, berhak mendapatkan dua kursi," ujarnya.

Setelah itu, Hasyim meneruskan, langkah selanjutnya adalah pembagian kursi tahap dua. Pada tahapan ini, partai yang perolehan suaranya di bawah BPP menjadi suara sisa. (Baca: Menang Pemilu, PDIP Dapat Berapa Kursi di DPR?)

Dia mencontohkan, Partai A dapat 27 ribu suara. Suara tersebut yang dijadikan suara sisa. Adapun Partai B, jumlah suara 75 ribu dikurangi dari hasil perkalian dua kursi dengan BPP. "Partai B dapat 12.800 suara. Ini sisa suaranya," ia menjelaskan.

Terakhir, kata Hasyim, dilakukan pemeringkatan. Bagi partai yang sisa suaranya lebih tinggi berhak mendapatkan sisa kursi. "Formula ini berlaku juga untuk di DPRD. Cuma tidak diberlakukan batas ambang suara," katanya.

Selain simulasi, IPC juga meluncurkan situs www.hitungkursipemilu2014.org. Direktur IPC Sulastio mengatakan situs ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada publik dan calon anggota legislatif. "Apakah penetapan kursi KPU sudah tepat atau tidak," ujarnya.

Sumber : http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/16/269571035/Begini-Cara-Menghitung-Perolehan-Kursi-DPR

Selasa, 15 April 2014

PDI-P Terkejut dengan Vonis 3 Tahun Penjara untuk Emir Moeis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengaku terkejut dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap kader PDI-P, Izedrik Emir Moeis, yang dijerat dalam kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, tahun 2004. Emir divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara.

Tjahjo mengatakan, partai memberi kebebasan penuh kepada Emir atau tim pengacaranya jika akan mengajukan banding. Tim hukum dari internal PDI-P juga siap dikerahkan apabila Emir memintanya.

"Terserah Pak Emir dan pengacaranya, tapi saya terkejut dengan putusan itu karena diputuskan tanpa mendengarkan keterangan dari saksi kunci," kata Tjahjo, Senin (14/4/2014) malam, di Jakarta.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Emir selaku anggota Komisi VIII DPR saat itu terbukti menerima 357.000 dollar AS dari Pirooz Muhammad Sarafi. Emir dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menanggapi vonisnya, Emir berencana akan melaporkan Pirooz pada Mabes Polri. Pirooz yang juga menjabat Presiden Pacific Resources Inc dan berkewarganegaraan Amerika Serikat itu dianggapnya telah memberi keterangan palsu serta memalsukan dokumen kontrak di PT Alstom terkait proyek pembangunan PLTU Tarahan, Lampung.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/04/14/2142419/PDI-P.Terkejut.dengan.Vonis.3.Tahun.Penjara.untuk.Emir.Moeis