Jumat, 31 Oktober 2014

DPR Tandingan dan Ide Perppu MD3 Dinilai Ngawur dan Merusak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembentukan pimpinan DPR tandingan dan dorongan penerbitan Perppu MD3 kepada Presiden Jokowi oleh KIH dinilai ngawur. Peneliti pada Divisi Kajian Hukum dan Politik Ketanegaraan SIGMA, M Imam Nasef mengatakan secara yuridis tidak dimungkinkan adanya pembentukan pimpinan DPR tandingan. Sebab, UU MD3 sama sekali tidak memberikan ruang bagi pembentukan dan pemilihan pimpinan DPR di luar rapat paripurna.

"Pembentukan pimpinan DPR tandingan itu kan muncul akibat seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan dikuasai oleh KMP, jadi tindakan itu sesungguhnya refleksi kekesalan KIH terhadap KMP dan itu sangat tidak etis," ujarnya melalui rilis yang diterima Republika, Kamis (30/10).

Dia mempertanyakan, kalau KIH tidak mengakui pimpinan DPR saat ini yang dipegang KMP, bagaimana legalitas dari sejumlah kegiatan kelembagaan yang sudah dilakukan DPR sebelumnya. Misalnya penyerahan pertimbangan soal perubahan nomenklatur struktur kabinet dan acara-acara kenegaraan yang sebelumnya diwakili pimpinan DPR.

Secara konstitusional, lanjutnya, pimpinan DPR yang sah adalah yang menjabat sekarang, yaitu dari KMP. Sebab, mereka telah terpilih sesuai dengan mekanisme dan ketentuan UU MD3 pada rapat paripurna yang lalu. MK melalui putusannya No. 73/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa mekanisme pemilihan pimpinan DPR yang diadopsi UU MD3 saat ini adalah konstitusional. "Sehingga proses pemilihan pimpinan DPR yang didasarkan pada ketentuan UU MD3 itu juga harus dianggap konstitusional," jelasnya.

Sementara itu, dorongan penerbitan Perppu MD3 menurutnya, justru akan merusak tatanan konstitusionalisme yang telah didesain sedemikian rupa dalam konstitusi Indonesia. Apalagi jika penerbitan Perppu sengaja dilakukan untuk membatalkan UU MD3. Hal itu akan mendistorsi kekuasaan pembentukan UU yang dipegang DPR.

Penerbitan suatu Perppu harus memenuhi syarat konstitusional yakni adanya kegentingan yang memaksa. Menurutnya, Presiden harus sangat hati-hati jika ingin menerbitkan Perppu, syarat konstitusional itu harus dipastikan terpenuhi.

"Jangan sampai Perppu dijadikan alat politik penguasa untuk memuluskan kepentingan politik pragmatis tertentu," imbuhnya.

Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/31/ne9pao-dpr-tandingan-dan-ide-perppu-md3-dinilai-ngawur-dan-merusak

Kamis, 30 Oktober 2014

Rakyat Sudah "Move On", DPR Kapan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketegangan di parlemen belum juga mereda. Suasana masih terbelah. Setumpuk pekerjaan rumah belum mulai dibahas, tetapi tak terlihat komitmen bekerja untuk rakyat. Dalam dua hari, ada dua peristiwa "besar" yang terjadi di DPR.

Pertama, adalah saat politisi PPP Hasrul Azwar menjungkirbalikkan meja di ruang sidang paripurna DPR. Padahal, sidang masih berlangsung. Dia menjungkirbalikkan meja karena meradang ketika Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dari Demokrat, selaku pemimpin rapat, tidak menggubris penjelasannya.

Karena ricuh, rapat paripurna pun langsung ditutup. Rapat paripurna itu membahas penetapan alat kelengkapan Dewan. Kekisruhan berawal saat pimpinan rapat mengakui keabsahan daftar nama anggota Fraksi PPP yang disampaikan anggota Fraksi PPP, Epyardi Asda.

Sementara itu, Hasrul menilai bahwa daftar nama itu tidak sah karena bukan dikeluarkan oleh DPP PPP hasil Muktamar PPP di Surabaya yang menetapkan M Romahurmuziy sebagai ketua umum baru, menggantikan Suryadharma Ali.

Untuk tindakan Hasrul yang memalukan itu, belum ada teguran atau sanksi yang diberikan DPR. Alasannya satu, Majelis Kehormatan Dewan belum terbentuk karena DPR masih disibukkan dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan komisi atau alat kelengkapan Dewan lainnya.

Peristiwa kedua terjadi pada Rabu (29/10/2014) siang, yaitu saat pimpinan DPR maraton memimpin rapat pemilihan dan penetapan pimpinan komisi. Rapat digelar ekstra cepat dan tanpa dihadiri anggota Fraksi PPP dan empat fraksi dari partai Koalisi Indonesia Hebat, yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura.

Hasilnya, sembilan dari 11 komisi di DPR disapu bersih oleh anggota fraksi partai Koalisi Merah Putih. Hanya Komisi V dan XI yang tertunda menggelar rapat pemilihan dan penetapan pimpinan lantaran masalah teknis.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, rapat pemilihan dan penetapan pimpinan komisi harus segera digelar meski tanpa kehadiran fraksi Koalisi Indonesia Hebat. Ia menilai pimpinan DPR telah memberikan toleransi dalam empat sidang paripurna agar anggota fraksi Koalisi Indonesia Hebat menyerahkan susunan anggota di komisi dan alat kelengkapan Dewan.

"Yang salah siapa? Kami sudah berikan kesempatan empat kali (paripurna), tapi tidak juga diserahkan," kata Fahri. Pimpinan DPR dan Koalisi Merah Putih tetap melangsungkan rapat pemilihan karena mengacu kepada Pasal 251 ayat (1) sampai (5) Tata Tertib DPR. Sebaliknya, Koalisi Indonesia Hebat berpegang pada Pasal 284 ayat (1) dari aturan yang sama.

Pada Rabu petang, secara mengejutkan, fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat secara resmi meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggantikan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut setelah mereka mengangkat pimpinan DPR sementara sebagai tandingan pimpinan DPR yang ada saat ini.

Move on

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengaku prihatin dengan fenomena pimpinan DPR tandingan yang dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat. Ia menyarankan kekuasaan lebih mengutamakan musyawarah, bukan adu kekuatan.

"Politisi kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi," kecam Yusril dalam akun Twitter pribadinya, @Yusrilihza_Mhd, Rabu.

Tak hanya itu, Yusril khawatir ketika politisi lebih mengedepankan adu kekuatan, maka yang dikorbankan adalah masa depan bangsa. Menurut dia, kekuasaan itu harus dibagi dan bukan hanya untuk satu golongan tanpa mengedepankan keseimbangan di pemerintahan.

"Negara ini takkan pernah akan berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional," papar Yusril.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan berpendapat, masyarakat Indonesia saat ini sudah kembali menyatu dan melupakan proses Pemilu Presiden 2014. Mereka pun tidak lagi terkotak-kotak dan memiliki keyakinan cukup besar atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC pada 2-4 Oktober 2014 dengan jumlah responden sebanyak 1.520 orang, diketahui bahwa keyakinan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi sangat tinggi, yakni 74,5 persen.

Jika dilihat dari latar belakang pemilihan terhadap partai politik, hampir semua partai mayoritas memiliki keyakinan kepada Jokowi. Persentase terendah hanya ada pada pemilih Partai Gerindra, dengan angka keyakinan 50 persen.

Sementara itu, persentase pemilih PDI-P, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, mencapai lebih dari 70 persen.

"Dilihat dari itu, politisi di Senayan harusnya bisa melihat supaya mereka berkompromilah, tidak ngotot-ngototan terus seperti sekarang. Masyarakatnya saja sudah move on, elitenya belum," kata Djayadi.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/10/30/07045141/Rakyat.Sudah.Move.On.DPR.Kapan

Rabu, 29 Oktober 2014

Sidang Paripurna Ricuh Lagi, Politisi PPP Marah dan Membalikkan Meja

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang paripurna pemilihan alat kelengkapan Dewan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2014) sore, berlangsung ricuh. Sidang ditutup tanpa hasil, dan berujung insiden pembalikan meja oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar.

Sejak sidang baru dimulai, PPP menjadi partai yang paling banyak melakukan interupsi. PPP dari kelompok Romahumuziy memprotes komposisi pimpinan Fraksi PPP di bawah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Komposisi pimpinan fraksi dari kelompok Suryadharma tiba-tiba muncul bersama komposisi fraksi dari Koalisi Merah Putih untuk diajukan sebagai paket dalam alat kelengkapan Dewan. Hingga saat ini, PPP dari kelompok Romahurmuziy merasa belum mengajukan komposisi fraksi ke DPR.

Di tengah perdebatan dan interupsi yang alot, Hasrul mencoba maju ke depan meja pimpinan sidang untuk menunjukkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat itu menunjukkan keputusan yang menetapkan PPP versi Romahurmuziy sebagai PPP yang sah secara hukum.

Tak diketahui apa yang dibicarakan Hasrul dengan pimpinan sidang. Namun, setelah itu, dia kembali ke mejanya dengan wajah kecewa. Selanjutnya, pimpinan sidang langsung bertanya kepada setiap fraksi di Koalisi Indonesia Hebat yang hingga saat ini belum menyerahkan komposisi pimpinan fraksi. Setiap fraksi kompak tak menanggapinya, dan mengalihkan pertanyaan pimpinan dengan mengungkit kembali masalah internal PPP.

Karena tak ada jawaban jelas, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto selaku pimpinan sidang akhirnya menutup sidang. Tak ada pemberitahuan kapan sidang akan kembali dilanjutkan.

Sesaat setelah sidang dihentikan, Hasrul langsung membalikkan meja di depannya. Hal itu menimbulkan suara cukup keras sehingga seisi ruangan melihat ke arah sumber suara. Beberapa anggota DPR menanggapinya dengan mengeluarkan celetukan-celetukan.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/10/28/16460691/Sidang.Paripurna.Ricuh.Lagi.Politisi.PPP.Marah.dan.Gulingkan.Meja