Jumat, 19 Desember 2014

Kembali Tolak UU Ormas, Din Syamsuddin: Logika DPR Terbalik

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah terus menyuarakan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, logika DPR yang mensahkan UU Ormas, berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat saat ini.

Menurut dia, UU Ormas telah mencederai kebebasan berserikat dan berkumpul sehingga mengkungkung masyarakat Indonesia yang selama ini menganut sistem kebebasan dalam berdemokrasi.

Maka itu, dalam naungannya di organisasi Muhammadiyah, Din menolak keras pengesahan UU Ormas tersebut. Karena, jelas dia, UU tersebut tak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Muhammadiyah menolak UU Ormas dan mendorong UU Perkumpulan," kata Din dalam acara Dari UU Ormas ke RUU Perkumpulan di Auditorium Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) permasalahan UU Ormas yang disahkan oleh DPR membuat sebagian ormas semakin risau, termasuk organisasi yang kini dipimpinnya, Muhammadiyah. Maka itu, tegas dia, Muhammadiyah akan menggugat UU Ormas tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

"Ini sangat penting karena UU Ormas akan membalikkan rezim represif dan otoriter sehingga ini tidak lagi menjadi mitra strategis pemerintah," tutur Din.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/17/333258/kembali-tolak-uu-ormas-din-syamsuddin-logika-dpr-terbalik

Kamis, 18 Desember 2014

DPR Perlu Pertanggungjawabkan Dana Reses Ke Publik

Jakarta - Direktur Indonesia Budgetting Center (IBC) Roy Salam minta fraksi-fraksi di parlemen mewajibkan anggotanya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kunjungan kerja (kunker) atau reses dan disampaikan ke publik.

Pasalnya, kewajiban ini sejalan dengan pengaturan baru dalam UU 17 tahun 2014 tentang MD3 dan dijabarkan dalam Tatib DPR 2014, di mana setiap anggota diharuskan membuat rencana dan mengajukan anggaran kunker dapil kepada Fraksi.

“Anggota DPR juga diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pengunaan anggaran termasuk laporan hasil kunker disampaikan secara tertulis oleh anggota kepada Fraksi masing-masing,” ujar Roy dalam keterangan tertulisnya kepada Beritasatu.com pada Selasa (16/12).

DPR selama ini, katanya, sangat minim berinisiatif membuat pertanggungjawaban dana kunker dapil. Laporan pertanggungjawaban DPR yang tertuang dalam laporan kinerja tahunan DPR belum memunculkan informasi laporan kunker dapil setiap anggota DPR yang menjalankan mandat representasi.

“Belum banyak anggota DPR yang memiliki inisiatif dan bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana reses ini ke publik, baik itu mengenai pertanggungjawaban atas hasil-hasil penyerapan aspirasi saat reses kepada konstituen maupun soal penggunaan anggaran reses,” tandasnya.

IBC, katanya, menemukan bahwa anggaran kunker DPR setiap tahun meningkat. Dalam data yang diperoleh IBC, tren dana reses untuk setiap anggota DPR sejak tahun 2010 hingga sekarang naik dratis. Dana reses tahun 2010 berjumlah Rp 411 juta, 2011 berjumlah Rp 612 juta, 2012 berjumlah Rp 963 juta, 2013 berjumlah Rp 1,21 miliar, 2014 berjumlah Rp 1,77 miliar dan tahun 2015 berjumlah Rp 2,21 miliar.

“Tahun anggaran 2015, anggaran kunker dapil ditetapkan sebesar Rp 1,24 triliun, meningkat 24,6% (senilai Rp 244,55 miliar) dibanding anggaran kunker dapil tahun 2014 sebesar Rp 994,92 miliar,” urainya.

Persoalan menurut Roy, adalah DPR dalam hal ini BURT tidak pernah memberikan penjelasan mengenai alasan penambahan anggaran kunker ke dapil setiap tahunnya. Kondisi ini berpotensi anggaran kunker ke dapil disalahgunakan untuk kepentingan lain selain tujuan kunker.

“Sayangnya, besarnya anggaran belum sebanding dengan manfaat reses itu sendiri bagi konstituen. Banyak kalangan menilai bahwa pelaksanaan reses hingga kini masih terkesan sebagai sebuah kegiatan seremonial. Bahkan kebanyakan tidak berkunjungan ke dapil saat reses,” katanya.

Karena itu, dia merekomendasikan agar DPR perlu menyusun standar kegiatan dan biaya kunker dapil agar menggunakan parameter yang jelas dan terukur penggunaannya untuk mencegah pemborosan anggaran dan penyimpangan.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/233896-dpr-perlu-pertanggungjawabkan-dana-reses-ke-publik.html

Selasa, 16 Desember 2014

Masa Reses DPR untuk Serap Aspirasi Rakyat, Bukan Waktu Istirahat!

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre for People Studies and Advocation (Cepsa) mengharapkan seluruh anggota DPR benar-benar memanfaatkan masa reses dengan optimal untuk menyerap aspirasi rakyat, bukan malah menjadikannya sebagai masa istirahat.

"Rakyat dan media massa harus mengawal masa reses bukan hanya sekadar menjadi masa istirahat para wakil rakyat," kata Direktur Eksekutif Cepsa, Sahat Martin Philip, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (11/12/2014), seperti dikutip Antara.

Ia menganjurkan anggota DPR periode 2014-2019, untuk mengoptimalkan masa reses perdana ini sehingga berkualitas. Mereka harus menjadikan masa reses hingga 11 Januari 2015, sebagai momen untuk menyerap aspirasi rakyat untuk disuarakan.

"Anggota DPR tidak bisa semena-mena menyatakan mewakili aspirasi rakyat, ketika nyatanya sama sekali tidak mendengar apa sebenarnya aspirasi rakyat itu," katanya.

Ia mengingatkan bahwa anggota DPR harus menghapus citra negatif yang timbul akibat kisruh yang terjadi di internal DPR sebelumnya, sehingga rakyat tidak kehilangan kepercayaan kepada para wakilnya di parlemen.

Sementara itu, Direktur Kajian dan Program Cepsa Fredy Umbu Bewa Guty mengatakan, masa reses merupakan momentum yang tepat bagi rakyat untuk mendapatkan klarifikasi kongkrit dari para wakilnya.

Fredy Umbu memandang, pada masa reses inilah sebenarnya kesempatan bagi rakyat atau konstituen pemilih antara lain untuk mendengarkan laporan kinerja dan menyampaikan aspirasi.

"Sayangnya, selama ini sangat sedikit laporan substantif dari pelaksanaan reses yang kontruktif bagi perubahan kesejahteraan rakyat, termasuk kegiatan reses yang diberitakan oleh media massa mainstream," katanya.

Untuk itu, kata dia, kualitas reses perlu didorong agar lebih bertanggungjawab sehingga benar-benar dijalankan sebagai bentuk pelayanan dan pembelajaran politik anggota Dewan kepada rakyatnya.

Di samping itu, ia mengemukakan, jumlah dana negara yang cukup besar untuk pelaksanaan reses para anggota Dewan perlu dipertanggungjawabkan secara transparan. (baca: Dana Reses Setiap Anggota DPR Rp 1,7 Miliar Per Tahun, tetapi Kerjanya Berantem Melulu)

"Jika DPR ingin berbenah diri dan membenahi proses demokrasi yang jujur, maka masa reses kali ini bukan saja seremonial atau silaturahmi biasa antara rakyat dan wakilnya," katanya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/12/11/14422321/Masa.Reses.DPR.untuk.Serap.Aspirasi.Rakyat.Bukan.Waktu.Istirahat