Kamis, 03 September 2015

FITRA: Sembilan Anggota DPR ke Inggris Telan Biaya Rp 3.3 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kunjungan sembilan anggota komisi III DPR ke Inggris adalah pemborosan. Demikian ujar Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto.

FITRA menghitung setidaknya ongkos perjalanan ke Inggris menelan biaya sekitar Rp 3.318.732.000. Pengangaran perjalanan dinas tersebut tidak transparan.

Yenny mengku pihaknya harus menghitung sendiri dana perjalanan tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 Standar Tentang Biaya Masukan 2015.

FITRA menduga rincian biaya yang dikeluarkan antara lain untuk biaya pesawat ke London 10,980 dolar Amerika Serikat, uang harian 587 dolar AS per orang, hotel 142,8 dolar AS per orang per malam. Jumlah anggaran sembilan orang Komisi III selama enam hari diprediksi mencapai Rp. 3.318.732.000, dengan kurs Rp 14 ribu per dolar AS.

Anggaran sebesar itu adalah pemborosan mengingat perekonomian Indonesia tengah lesu, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus anjlok. Sebagai wakil rakyat, seharusnya ikut berempati kepada masyarakat yang mengalami kesulitan.

"Seharusnya anggota dewan ikut berhemat," katanya.

Kunjungan sembilan anggota DPR ke Inggris adalah untuk studi banding soal hukum adat. Menurut Yenny sembilan anggota dewan itu salah alamat. Selain hukum Indonesia mengacunya pada Belanda, Inggris memiliki adat dan budaya yang berbeda dengan Indonesia.

"Belajar hukum adat ke Inggris kurang relevan dengan kondisi di Indonesia," ujar dia.

Rencananya FITRA akan meminta DPR membeberkan rincian perjalanannya, sesuai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), No.14 Tahun 2008.

Sembilan anggota dewan yang berkunjung ke Inggris di antaranya Aziz Syamsuddin, John Kennedy Aziz, Dwi Ria Latifa, Iwan Kurniawan, Didik Mukriyanto, Daeng Muhammad, Nassir Djamil, Bahrudin Nasori, dan Arsul Sani.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/02/fitra-sembilan-anggota-dpr-ke-inggris-telan-biaya-rp-33-miliar

Rabu, 02 September 2015

#TrenSosial: Studi banding DPR ke Inggris 'habiskan miliaran"

Studi banding yang dilakukan anggota DPR ke Inggris akhir Agustus lalu dikritik oleh berbagai kalangan karena dinilai tidak perlu dan salah arah. Namun anggota dewan menyatakan banyak yang dipelajari dalam kunjungan itu.

Sembilan anggota Komisi III DPR Bidang hukum mengadakan studi banding - menjelang pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - ke Inggris pada 22-26 Agustus 2015 lalu.

Studi banding DPR banyak menimbulkan polemik, tak terkecuali kunjungan kerja kali ini -- yang menjadi pemberitaan di banyak media massa dan menuai perbincangan publik.

Di Facebook BBC Indonesia, Hafidz Firmansyah mempertanyakan, "negara ini dibodohi oleh pejabatnya sendiri, pamitnya studi banding, hasilnya apa? Manfaatnya apa? Apakah bisa diterapkan di Indonesia. Saya yakin jawabanya pasti tidak ada."

"Anggota DPR harusnya baca dulu buku tentang sejarah hukum Anglo Saxon. Atau buku tentang Konstitusi Inggris. Atau kuliah-kuliah di Youtube," celetuk pengguna Twitter.

"Habiskan milyaran"

Tidak ada laporan resmi tentang berapa dana yang dikeluarkan untuk kunjungan kerja ke Inggris tersebut, namun jumlahnya diperkirakan lebih dari Rp3,3 milyar, lapor Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

"Jika mengacu pada tahun sebelumnya perjalanan ke London anggaran bisa mencapai di atas Rp7 miliar," kata Sekjen FITRA, Yenni Sucipto.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga mengkritisi kunjungan tersebut.

"Saya kira motivasinya tidak 100% untuk mendalami masalah. Ini hanya masalah gengsi-gengsian anggota DPR yang merasa penting untuk pergi ke luar negeri memanfaatkan fasilitas negara. Ini masalah mentalitas anggota," katanya kepada wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska.

Sumber : http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150831_trensosial_dpr_studi_banding

Senin, 31 Agustus 2015

Kinerja Rendah, DPR Diminta Tak Bangun Gedung

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono, mengkritik kinerja anggota Dewan periode 2014-2019 yang tak juga menghasilkan undang-undang dalam 10 bulan terakhir. Dengan catatan itu, menurut dia, DPR tak pantas meminta fasilitas berupa gedung baru. "Mungkin sense of crisis harus dibangun, jadi ditunda proyek itu. Dengan begitu, DPR akan lebih diapresiasi rakyat," ujar Agung setelah menghadiri rapat paripurna ulang tahun DPR ke-70, Jumat, 28 Agustus 2015.

Rencana pembangunan gedung baru DPR memang kembali menjadi polemik dalam beberapa waktu terakhir. DPR menilai gedung yang ada saat ini sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya. Namun rencana ini mendapat kritik karena anggarannya yang mencapai Rp 2,7 triliun dan kinerja DPR yang rendah.

Menurut Agung, daripada meributkan soal gedung baru, DPR sebaiknya berfokus pada fungsi utamanya, yaitu pembentukan undang-undang. "Prestasi rendah sekali, DPR tugas pokoknya ada di legislasi. Kalau enggak ada itu, ya, tidak kelihatan," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Ketua DPR periode 1999-2004, Akbar Tanjung, berpendapat sama. Setelah menghadiri rapat paripurna ulang tahun, ia mengatakan pembangunan gedung baru harus sinkron dengan prestasi. Namun, sayangnya, undang-undang yang disahkan parlemen periode kali ini minim, sebagian malah perpu dan revisi dari undang-undang sebelumnya.

"Sebaiknya fokuskan dulu di pelaksanaan fungsi Dewan," ujar Akbar. "Jika melaksanakan fungsinya secara baik dan sungguh-sungguh, barulah setelah itu Dewan bisa mengambil langkah berikutnya berkaitan dengan penyediaan fasilitas."

Dewan Perwakilan Rakyat akan menggenapi usianya yang ke-70 pada 29 Agustus 2015. Namun rangkaian peringatan sudah diselenggarakan sejak hari ini.

Pagi tadi, Jumat, 28 Agustus 2015, DPR menggelar rapat paripurna. Rapat yang dihadiri 323 anggota Dewan itu diisi pidato Ketua DPR Setya Novanto, yang melaporkan pencapaian kinerja DPR hingga saat ini. Setelah itu, Setya serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meluncurkan seri prangko DPR. setelah rapat paripurna selesai, Setya dan pemimpin DPR lainnya mengadakan syukuran dengan memotong nasi tumpeng.

Sumber : http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/28/078695796/kinerja-rendah-dpr-diminta-tak-bangun-gedung