Jumat, 27 Maret 2015

Paspor Diplomatik DPR Langgar UU

[JAKARTA] Pada rapat paripurna pembukaan masa singa ketiga Senin (23/3) lalu, Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan rencananya terkait penyediaan paspor diplomatik bagi Anggota DPR.

Kebijakan soal paspor diplomatik tersebut merujuk pada ketentuan mengenai Hak Protokoler Anggota DPR dalam Tatib Pasal 192.

Dalam pasal ini dikatakan bahwa anggota mendapat fasilitas pengaturan di bandara, paspor diplomatik, dan tanda kendaraan bermotor dengan nomor khusus. Rupanya ketentuan Tatib ini yang melatari pernyataan Novanto terkait Paspor Diplomatik Anggota DPR.

Menanggapi rencana Ketua DPR RI ini, peneliti senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai, rencana kebijakan paspor diplomatik ini merupakan kebijakan keliru.

Pasalnya, yang berhak mendapatkan paspor diplomatik adalah pimpinan lembaga sebagaimana disebutkan dalam PP 31 Tahun 2013 Pasal 37 yang merupakan turunan dari UU Kewarganegaraan.

"Di sana disebut secara spesifik pihak-pihak yang berhak mendapatkan paspor diplomatik karena tugasnya. Dan daftar itu hanya menyebutkan pimpinan lembaga negara saja yang masuk kategori, bukan anggotanya. Dengan demikian mestinya cuma pimpinan DPR yang berhak difasilitasi dengan paspor diplomatik, bukan semua anggota DPR," ujar Lucius di Jakarta, Kamis (26/3).

Dia juga beranggapan tidak ada urgensi anggota DPR untuk memegang paspor diplomatik. Dari aspek fungsi DPR, katanya tak ada relevansinya anggota DPR memegang paspor diplomatik. Mereka adalah wakil rakyat, jadi bekerja untuk rakyat.

"Urusan diplomasi dengan negara lain merupakan tugas pemerintah, melalui menteri luar negeri. Jadi apa gunanya anggota DPR menerima paspor diplomatik itu? Malah yang akan terjadi, anggota dibiarkan menjauh dari rakyatnya karena tugas diplomasi kenegaraan," tandasnya.

Menurut Lucius, motivasi pemberian paspor diplomatik ini semata-mata untuk kepentingan personal anggota DPR yang tak ada hubungannya dengan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dia bahkan menilai paspor diplomatik ini merupakan modus baru untuk menggantikan program studi banding yang tak ada manfaatnya itu.

"Fasilitas ini hanya menggaransi nafsu pelesiran para anggota dengan menggunakan fasilitas negara dalam hubungannya dengan negara lain. Di dalam negeri, masalah yang nenanti peran DPR sangat banyak. Tak elok kemudian mereka membuat fasilitas baru untuk sebuah tugas yang tak jelas juntrungannya," kata Lucius.

Sumber : http://sp.beritasatu.com/home/paspor-diplomatik-dpr-langgar-uu/82433

Rabu, 25 Maret 2015

Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. DPR dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam bidang pengawasan, khususnya dalam masa sidang kedua pada tahun 2015.

"Tindak lanjut DPR dalam bidang pengawasan masih lemah. Belum menunjukkan hasil apa-apa," ujar peneliti Formappi, Djadijono, dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (24/3/2015).

Jono mengatakan, setidaknya ada tiga tanggung jawab DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pertama, DPR seharusnya melakukan tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 4.900 kasus yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan lembaga pemerintah.

Dari jumlah tersebut, kata dia, baru 17 kasus yang ditindaklanjuti oleh DPR pada tahun ini. Tindak lanjutnya pun dinilai tidak serius.

Kedua, menurut Jono, DPR memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, DPR perlu bersikap kritis terhadap program-program pemerintah yang berdampak langsung bagi rakyat, misalnya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dengan pengalihan subsidi bagi rakyat.

"Dalam masa sidang kemarin, pernah ada wacana penggunaan hak-hak anggota Dewan saat pemerintah ingin menaikkan harga BBM. Namun, wacana tersebut hilang dengan sendirinya," kata Jono.

Selain itu, menurut Jono, DPR memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, misalnya menindaklanjuti laporan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait aturan legislasi yang dibentuk.

Menurut Jono, fraksi-fraksi di DPR seharusnya membuat suatu perencanaan pengawasan secara lebih terstruktur sehingga tindak lanjut pengawasan dapat berjalan secara optimal.

Selain hanya menerima laporan, menurut Jono, DPR sebaiknya meneruskan bukti-bukti pelanggaran yang ditemukan kepada lembaga penegak hukum.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/03/24/15204531/Fungsi.Pengawasan.DPR.terhadap.Pemerintah.Dipertanyakan

Selasa, 24 Maret 2015

Rapat Paripurna Sepi, Anggota DPR Main Game

JAKARTA – Layaknya tradisi, sidang perdana seusai reses kerap tidak dihadiri banyak anggota DPR. Itulah yang terjadi pada rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga Senin (23/3). Banyak wakil rakyat yang membolos. Di antara 560 orang legislator, hanya 206 anggota yang mengikuti sidang. Sisanya, sebanyak 354 orang, absen.

Senin kemarin (23/3) ruangan yang biasanya dipenuhi interupsi dan riuh suara anggota dewan mendadak sepi. Anggota DPR yang bersidang pun terlihat tidak fokus. Mereka seperti malas-malasan. Sejumlah anggota DPR tampak mengobrol ketika Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan pidato. Ada pula anggota DPR yang terlihat asyik memainkan Bejeweled, game menyusun puzzle.

Ironisnya, meskipun tidak disiplin dari sisi kehadiran, anggota DPR justru mendapatkan hadiah. Mereka akan memperoleh fasilitas baru berupa paspor diplomatik. Kepastian itu disampaikan Setya. Dia mengatakan, dengan paspor diplomatik yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tersebut, nanti anggota DPR bisa bebas pergi ke luar negeri tanpa harus mengurus visa terlebih dulu. ”Ini untuk kepentingan diplomasi dan memajukan kepentingan nasional,” ujarnya.

Bukan hanya itu, pemerintah juga akan memberikan hak protokoler kepada anggota DPR. Mereka bertugas menyiapkan kebutuhan wakil rakyat saat bepergian ke luar negeri. Setya menerangkan, protokoler tersebut dilatih Kemenlu. ”Jadi, anggota dewan tidak perlu bingung ketika berada di luar negeri,” ucapnya.

Para wakil rakyat juga akan semakin dimanjakan dengan fasilitas tambahan. Misalnya bersantai di lounge Garuda Indonesia. Lounge itu bebas digunakan, bahkan ketika wakil rakyat tersebut tidak dalam kondisi bertugas. ”Bisa digunakan ketika wisata dengan keluarga. Tinggal menunjukkan kartu anggota DPR saja,” jelasnya disambut tepuk tangan anggota dewan.

Sumber : http://www.jawapos.com/baca/artikel/14740/rapat-paripurna-sepi-anggota-dpr-main-game