Jumat, 28 November 2014

Larang Menteri ke DPR, Pemerintah Dianggap Tak Independen Menilai Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengatakan, surat larangan menghadiri rapat di DPR yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto kepada jajaran menteri Kabinet Kerja menunjukkan jika pemerintah tak independen dalam melihat perbedaan di DPR. Secara tidak langsung, menurut dia, pemerintah terkesan ingin memihak salah satu kelompok tertentu di DPR.

"Dengan instruksi itu, Presiden ingin ikut campur. Idealnya, DPR menyelesaikan persoalannya dulu," kata Saleh, dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa Dibalik Larangan Menteri Ke DPR' di Kompleks Parlemen, Kamis (27/11/2014).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa memang ada surat larangan yang dikeluarkan Setkab. Alasan diterbitkannya surat itu karena melihat situasi yang tak kondusif di DPR. Saleh mengatakan, keberadaan surat tersebut justru memperkeruh hubungan antara eksekutif dan legislatif. Banyak rapat kerja yang seharusnya telah dilakukan antara pemerintah dengan parlemen justru tak dapat digelar.

"Saya secara khusus meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan itu. Kemarin Jokowi sudah bilang menteri datang saja ke DPR, tapi karena kemarin sudah keluarkan surat maka harus ada surat lagi untuk mencabut," ujarnya.

Sementara itu, politisi PKB Maman Imanulhaq mengatakan, pemerintah sebenarnya memiliki perhatian yang besar terhadap konflik yang terjadi di DPR. Pemerintah, kata dia, tak ingin kehadiran jajaran menteri ke DPR justru akan mempertajam friksi yang terjadi antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

"Seskab memiliki niat besar agar DPR tidak ada friksi, solid dan untuk kepentingan yang lebih kuat. Kecuali Menteri Hukum dan HAM, Pak Laolly, yang dipersilahkan datang mengawal (revisi UU) MD3," katanya.

Ia menambahkan, dalam kunjungannya ke Bengkulu kemarin, Jokowi telah mencabut larangan itu. Dengan demikian, mulai hari ini, para pembantu presiden sudah dapat memenuhi panggilan DPR.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/18594371/Larang.Menteri.ke.DPR.Pemerintah.Dianggap.Tak.Independen.Menilai.Parlemen

Kamis, 27 November 2014

Larang Menteri Rapat dengan DPR, Jokowi Dinilai Arogan

Surat Edaran Sekretaris Kabinet (Seskab) kepada kementerian agar menunda melakukan rapat kerja dengan DPR dinilai sebagai bentuk arogansi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Padahal dalam membangun pemerintahan perlu ada kerjasama antara eksekutif dan legislatif.

“Pertama saya menyesalkan, dan kedua itu menunjukan arogansi pemerintahan Jokowi,” ujar anggota Komisi II Yandri Susanto di Gedung DPR, Senin (24/11).

Demi harmonisnya hubungan antara pemerintah dengan DPR, sejatinya Seskab Andi Widjajanto mencabut surat edaran tersebut. Pasalnya, kementerian yang menjadi mitra kerja komisi DPR sejak mendapat surat edaran tak melakukan rapat kerja dengan komisi. Padahal, sebagian komisi sudah diisi oleh anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Seperti diketahui, perseteruan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan LIH di DPR berimbas pada buruknya hubungan antara pemerintah dengan DPR. Sejumlah kementerian ‘mangkir’ dari undangan berbagai komisi yang notabene didominasi dan dikuasai oleh KMP.

Kementerian BUMN, misalnya, sebagai mitra kerja Komisi VI tak hadir dalam rapat dengar pendapat. Malahan Menteri BUMN Rini Soemarno pada Jumat (21/11), mengirimkan surat ketidakhadirannya dengan alasan adanya arahan dari Presiden melalui Seskab agar jajaran menteri menunda hadir dalam rapat kerja dengan DPR hingga lembaga legislatif solid.

“Oleh karena itu, kalau sampai ada surat itu, menurut saya agak aneh pemerintah sekarang ini. Yang menghambat pemerintah itu kan sebenarnya mereka sendiri. Padahal mereka butuh DPR, oleh karena itu, menurut saya seharusnya Seskab segera mencabut surat itu,” ujar politisi PAN itu.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. Dia mengaku rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly batal dua kali. “Saya sangat menyayangkan. Menkumham sudah dipanggil dua kali,” ujarnya.

Dikatakan Aziz, pemanggilan terhadap mitra kerja itu akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Aziz menyayangkan adanya surat edaran dari Seskab. Ia berpandangan, dengan ‘mangkirnya’ sejumlah menteri dalam rapat kerja dengan DPR berdampak pada buruknya hubungan antara eksekutif dengan legislatif.

“Saya sangat menyayangkan saudara Seskab Andi Widjajanto karena akan memperkeruh hubungan legislatif dan eksekutif, kita lihat perkembangannya nanti,” ujarnya.

Anggota Komisi III Bambang Soesatyo menambahkan, buruknya hubungan antara eksekutif dan legislatif juga berdampak pada anggaran pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya konsolidasi dengan parlemen.

“Biarin saja, kalau mereka melarang menterinya rapat dengan DPR, kita juga bisa melarang Banggar untuk rapat dengan mereka. Kalau nggak ada anggaran, memangnya pemerintah mau ngapain?,” ujarnya.

Politisi Partai Gollkar itu berpandangan, sejumlah fraksi yang tergabung dalam KIH terkesan mengulur waktu. Hal itu terlihat dari sikap F-PDIP, PKB, dan Hanura yang belum menyerahkan nama anggotanya untuk mengisi alat kelengkapan dewan.

Bambang tak mau ambil pusing dengan sikap pemerintah yang menolak rapat kerja dengan DPR. “Ini Komisi-Komisi di DPR sudah bekerja kok, rata-rata semuanya anggota dari KMP. Nah, sekarang KIH ke mana? Kerja nggak? Artinya kalo ada yang bilang anggota DPR makan gaji buta, anggota DPR yang mana dulu?,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan larangannya kepada para menteri Kabinet Kerja untuk menghadiri pertemuan dengan DPR, baik dengan pimpinan DPR maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Jokowi menegaskan, larangannya itu muncul berkenaan dengan konflik yang terjadi di DPR.

“Kalau kita datang nanti keliru, datang ke sini keliru, datang ke sana keliru. Biar di sana sudah rampung, sudah selesai, baru silakan,” ujar Jokowi, seperti dilansir di situs Setkab.

Jokowi mengingatkan bahwa para menterinya baru bekerja selama sebulan, sehingga tidak tepat jika sudah harus bertemu DPR. Meski demikian, Jokowi mempersilakan para menterinya memenuhi undangan rapat DPR, jika konflik yang terjadi di DPR sudah rampung.

“Kan baru sebulan kerja. Manggil-manggil untuk apa? Sekali lagi kerjanya baru sebulan. Manggil apanya,” kata Jokowi dengan nada bertanya.

Larangan Presiden Jokowi ini dituangkan dalam Surat Edaran Seskab bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 dan bertanggal 4 November 2014. Surat itu ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto dan ditujukan ke Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung.

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5473164306e51/larang-menteri-rapat-dengan-dpr--jokowi-dinilai-arogan

Rabu, 26 November 2014

Larang Menteri Rapat dengan DPR, Jokowi Dinilai Otoriter

JAKARTA - Instruksi larangan pada para menteri untuk melakukan rapat dengan DPR dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai sebagai instruksi yang tidak mencerminkan pemahaman atas hukum ketatanegaraan.

"Jadi instruksi itu dibuat presiden yang tidak paham tata negara. Saya mengritik konsultan hukum Jokowi yang melecehkan DPR yang merupakan representasi rakyat. Yang dipilih rakyat bukan cuma Jokowi-JK tapi juga DPR juga dipilih oleh rakyat," ujar pengamat politik, Said Salahudin, saat berbincang dengan Okezone, Senin (25/11/2014) malam.

Larangan itu, sambungnya, dapat dianggap sebagai pelecehan paling buruk yang diberikan presiden ke DPR. "Seharusnya presiden memahami tiga fungsi DPR yang diamanati dalam konstitusi. Yakni sebagai fungsi legilasi terkait pembentukan Undang-undang, fungsi anggaran terkait dengan penetapan APBN, dan ketiga pengawasan atas Undang-undang dan APBN," terangnya.

Dari tiga fungsi DPR itu, Said mengatakan bahwa semuanya sudah tergambar pola hubungan kerja antara lembaga DPR dan Presiden.

"Hubungan itu adalah Presiden harus selalu melibatkan DPR, harus membahas bersama. Termasuk fungsi pengawasan. Kalau dia (Jokowi) paham, dia tidak akan melakukan itu. Satu sisi Presiden butuh DPR dan harus melibatkan DPR. Kalau tidak melibatkan DPR, Jokowi menjadi Presiden otoriter," tegasnya.

Terkait alasan Jokowi yang menyatakan bahwa DPR sedang bermasalah terkait adanya dua Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Said menilai Jokowi tak mempunyai hak untuk memberikan penilaian.

"Saya mau katakan Presiden tidak punya hak menilai DPR. Dalam konsepsi cek and balances adalah DPR ke presiden dengan hak-hak DPR untuk interpelasi, menyatakan pendapat, dan hak angket. Tiga hak itu tidak dimiliki presiden. Jadi keliru besar ketika presiden menilai kinerja DPR," tandasnya.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2014/11/26/337/1070754/larang-menteri-rapat-dengan-dpr-jokowi-dinilai-otoriter