Senin, 22 September 2014

PDI-P Bela Tersangka Korupsi agar Tetap Dilantik Jadi Anggota DPR

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyatakan bahwa Idham Samawi dan Herdian Koosnadi dapat dilantik menjadi anggota DPR periode 2014-2019.

Menurut Trimedya, permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelantikan dua politisi PDI-P itu dinilai tak memiliki landasan hukum yang kuat. "Kalau tersangka belum bisa untuk ditangguhkan pelantikannya. Jadi, usulan agar pelantikan ditangguhkan tidak ada dasar hukumya," kata Trimedya, di arena Rapat Kerja Nasional IV PDI-P, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9/2014) malam.

Ketua Badan Kehormatan DPR itu menjelaskan, pelantikan anggota DPR baru dapat dibatalkan ketika yang bersangkutan telah menjadi terpidana. Trimedya menilai permintaan KPU hanya bersifat imbauan moral dan bukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Trimedya menambahkan, sejauh ini pengurus pusat PDI-P belum menerima surat permintaan KPU yang meminta menunda pelantikan Idham dan Herdian. Sejalan dengan itu, KPU telah mengirimkan daftar nama anggota DPR periode 2014-2019 ke Sekretariat Negara dan akan dilantik pada Oktober nanti.

"Kebijakan (KPU) ini lemah, hanya bersifat imbauan. Buktinya nama itu kan sudah dikirim ke Setneg yang intinya untuk dilantik oleh presiden," ujarnya.

Sebelumnya, KPU meminta pelantikan tiga anggota DPR terpilih periode 2014-2019 ditunda karena status mereka sebagai tersangka korupsi. Ketiga nama anggota DPR terpilih yang menyandang status tersangka korupsi itu adalah Jero Wacik, Idham Samawi dan Herdian Koosnadi.

Jero terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM. Adapun dua nama lainnya adalah Anggota DPR terpilih dari PDI-P.

Berdasarkan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch, Idham menjadi tersangka kasus dugaaan korupsi dana bantuan untuk klub sepakbola Persiba Bantul. Herdian terseret kasus dugaan korupsi proyek puskesmas di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan.

Salah satu pertimbangan KPU meminta penangguhan pelantikan didasari rekomendasi dari sejumlah lembaga. Antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika presiden menyetujui permintaan KPU, maka selanjutnya pelantikan yang akan digelar 1 Oktober mendatang dapat ditangguhkan. Jika permintaan tidak diterima, pelantikan tetap akan dilaksanakan terlepas dari status hukum yang menjerat ketiganya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/09/21/10220651/PDI-P.Bela.Tersangka.Korupsi.agar.Tetap.Dilantik.Jadi.Anggota.DPR

Jumat, 19 September 2014

Proyek Parkir Motor Mangkrak, DPR Lepas Tangan

JAKARTA - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR lepas tangan terkait parkiran motor seharga Rp3 miliar lebih yang mangkrak hingga dua tahun lebih.

Alasannya, kata Ketua DPR Marzuki Alie, karena proyek tersebut merupakan domain Kesekjenan DPR. Padahal, Kesekjenan DPR berada dalam pengawasan BURT.

"Itu domain Sekjen, saya tidak ikut sama sekali," jelas Marzuki yang juga Ketua BURT saat berbincang dengan Okezone, Rabu (17/9/2014).

Selain itu kata politisi Partai Demokrat itu, anggota BURT tidak memahami secara tehnis perihal proyek parkiran tersebut. (Klik: Telan Rp3 M, Proyek Parkir Motor Gedung DPR Dua Tahun Tak Jelas)

"BURT tidak akan paham secara teknis, karena mereka politisi," pungkasnya.

Bahkan saat ditanya lebih lanjut, apakah ada evaluasi terkait mangkraknya proyek tersebut, Marzuki tak menjawabnya. (Klik: Parkiran Motor DPR Seharga Rp3 M Masih Nganggur)

Seperti diketahui, proyek pembangunan area parkir yang diperkirakan mampu menampung 800 motor ini tak kunjung dioperasikan hingga kini. Padahal, proyek ini telah berjalan sejak 2011. Salah satu alasan kendala terkait tingkat keamanan komponen area parkir yang masih bermasalah sehingga perlu dilakukan kajian.

Proyek parkir dua lantai itu telah menelan anggaran Rp3.460.000.000. Dimana, kontraktor pelaksana pembangunan dikerjakan oleh PT Baitul Rahmat Jaya. Sedangkan, untuk konsultan perencanaan ditunjuk PT MCM dengan nilai kontrak Rp145 juta, selain itu DPR juga melakukan penunjukkan langsung kepada PT CMK dengan nilai Rp47.740.000. (Klik: Renovasi Parkir Motor DPR Telan Biaya Rp3 M)

DPR pun terkait hal itu seakan acuh, seperti halnya anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Saleh Husen yang dikonfirmasi mengenai hal ini tidak merespon.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2014/09/17/339/1040575/proyek-parkir-motor-mangkrak-dpr-lepas-tangan

Kamis, 18 September 2014

Anggota DPR yang Diberhentikan Sementara Tetap Terima Gaji dan Tunjangan

Jakarta - Sejumlah aturan kontroversial tercantum dalam Peraturan Tata Tertib DPR yang baru saja disahkan DPR. Salah satunya adalah soal hak keuangan anggota DPR yang diberhentikan sementara.

Tak banyak perubahan drastis dari Tata Tertib yang baru ini. Hal-hal yang banyak disuarakan rakyat tak banyak dicantumkan. Di antara yang ramai disuarakan saat itu adalah agar anggota DPR yang berkasus bisa segera diberhentikan. Namun aturan ini tak dicantumkan. Anggota DPR berkasus hanya bisa diberhentikan sementara setelah menjadi terpidana.

Alih-alih membuat aturan yang lebih ketat, DPR malah membuat aturan yang seolah melindungi anggotanya dengan aturan yang memanjakan. Contohnya adalah soal hak keuangan untuk anggota DPR yang diberhentikan sementara.

Aturan soal hak keuangan ini diatur dalam pasal 18 Tatib DPR. Anggota DPR yang telah diberhentikan sementara tetap mendapatkan gaji dan sejumlah tunjangan.

Padahal, menurut mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa, Tatib yang lama hanya membolehkan anggota DPR yang diberhentikan sementara mendapatkan gaji pokok. "Seingat saya hanya gaji pokok. Karena logikanya begitu dia diberhentikan sementara, maka dia tidak berkegiatan, sehingga dia hanya diberi gaji pokok," ujar Prakosa kepada detikcom, Rabu (17/9/2014).

Berikut bunyi pasal 18 ayat 4 seperti yang tercantum dalam Tatib DPR yang didapatkan detikcom, Rabu (17/9/2014):

Pasal 18

(4) Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan yang meliputi:

a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan jabatan; dan
e. uang paket.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/17/132743/2692781/10/anggota-dpr-yang-diberhentikan-sementara-tetap-terima-gaji-dan-tunjangan