Kamis, 29 Januari 2015

KPK Rontok, Giliran Yusuf PPATK 'Diteror' DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat seakan "menteror" Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Muhamamd Yusuf dengan mencecar pertanyaan soal rekening gendut Kepala Polri Terpilih Komisaris Jenderal Bud Gunawan. Anggota DPR menanyakan soal kriteria transaksi yang mencurigakan dan alasan mengapa data rekening Budi bocor ke publik. (Baca: Saksi Komjen Budi Gunawan Terancam Diseret Paksa)

"PPATK laporkan ke Bareskrim pada 2010 tapi kejadian pada 2003. Bareskrim sudah membentuk tim lalu menyatakan clear dan wajar. Di media massa, Pak Yusuf memberikan keterangan data yang dipakai KPK tak sama dengan di Polri. Mohon penjelasan seperti apa," kata Syarifuddi Sudding, anggota Komisi Hukum dari Partai Hanura di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 27 Januari 2015. (Baca: KPK-Polisi: Menteri Tedjo dan Budi Gunawan Teman?)

Anggota dari PDI Perjuangan Risa Mariska juga mempersoalkan kategori rekening mencurigakan yang diperiksa PPATK. Ia juga bertanya bagaimana PPATK bisa membocorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. "Banyak simpang siur rekening gendut pejabat, apakah PPATK tahu siapa saja dan dari mana? Bagaimana data PPATK bisa bocor?" kata Risa. (Baca: Plt Kapolri Tak Tahu Tiga Perwiranya Mangkir)

Setali tiga uang dengan Risa, anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil juga meminta penjelasan mengenai transaksi dalam rekening Budi. "Karena sudah menjadi konsumsi publik tak ada salahnya PPATK sampaikan dalam forum. Kenapa hasil analisis disampaikan ke KPK saja?" ucap Nasir. (Baca :Brigjen Penangkap Bambang 2x Mangkir Diperiksa KPK)

Pada 2010, laporan majalah Tempo menyebutkan bahwa mantan ajudan presiden Megawati Soekarno Putri tersebut dicurigai memiliki "rekening gendut". Bersama anaknya, Budi disebut membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar. Dalam LHKPN per 19 Agustus 2008, Budi yang saat itu Kepala Kepolisian Daerah Jambi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,6 miliar.

Pada Juli 2013, jumlah rekening Budi meningkat lima kali lipat menjadi Rp 22,6 miliar. PPATK memencurigai laporkan transaksi mencurigakan tersebut ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Namun, Bareskrim telah mengeluarkan surat hasil penyelidikan yang isinya menyebutkan tidak ada transaksi yang mencurigakan dalam rekening Budi Gunawan. Surat tersebut dikeluarkan pada 20 Oktober 2010. (Baca pula: Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak)

Muhammad Yusuf mengatakan LHKPN Budi yang disetor oleh PPATK ke polisi berbeda dengan yang dipakai KPK. PPATK bersandar pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. "Pada 2010 kami sebut transaksi besar. Kami tak kenal rekening gendut tetapi rekening mencurigakan," kata dia. Sementara yang dipakai oleh KPK adalah laporan masyarakat. "Ini inisiatif KPK, bukan inisiatif kami. Kami tak punya kewajiban menyampaikan TPPU," kata Yusuf. (Baca: Sejak Budi Gunawan Tersangka, KPK Diserang 7 Kali)

Ketua Komisi Hukum Azis Syamsuddin menyimpulkan DPR mendesak PPATK melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sesuai dengan undang-undang. Ia juga meminta PPATK merumuskan strategi koordinasi pelaporan transaksi dengan polisi. "Strategi guna meningkatkan feedback Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada PPATK," kata Azis.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/01/27/063638106/KPK-Rontok-Giliran-Yusuf-PPATK-Diteror-DPR

Rabu, 28 Januari 2015

Aturan Baru: KPK Tak Mudah Panggil Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan sulit dipanggil oleh penegak hukum karena prosedur baru. Anggota Komisi Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Rommahurmuziy mengatakan prosedur ini lumrah agar pemanggilan anggota DPR tak mengganggu tugasnya.

"Itu agar pemanggilan terhadap pejabat negara sesuai prosedur bukan dalam rangka menghalangi Dewan terkena hukum," kata Rommahurmuziy di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 27 Januari 2015.

Menurut politikus yang biasa dipanggil Romy itu, prosedur tersebut dipakai agar tak ada ajang balas dendam antar institusi yaitu DPR dengan lembaga hukum. "Itu supaya tak ada ruang balas dendam kepentingan pribadi yang disalurkan lewat lembaga. Misal tak suka dengan anggota Dewan, KPK bisa langsung panggil, atau sebaliknya," kata Romy.

Ia optimistis prosedur tersebut tak disalahgunakan anggota DPR untuk berlindung dari ancaman hukum. Menurut dia setiap anggota Dewan berkedudukan sama di depan hukum meski memiliki “kekebalan” atau perkecualian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Peraturan Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR yang akan disahkan dinyatakan bahwa anggota Dewan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan. Sesuai catatan Tempo, aturan itu mengacu pada UU No. 17/2014 Pasal 224:

Pertama, anggota yang mendapat surat pemanggilan dan permintaan keterangan oleh lembaga penegak hukum karena diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya serta anggota yang diduga melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, memberitahukan kepada Mahkamah Kehormatan DPR tentang isi pemanggilan.

Kedua, Mahkamah Kehormatan harus memproses dan memberikan putusan terhadap permohonan pemanggilan tersebut dalam jangka waktu 30 hari.

Ketiga, bila Mahkamah Kehormatan tidak memberikan persetujuan tersebut, maka surat pemanggilan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.


Dengan aturan baru, KPK akan lebih sulit menjerat anggota DPR. Selama ini banyak sebagai politikus Senayan yang masuk penjara karena kasus korupsi yang ditangani KPK. Politikus yang sudah terjerat antara lain M. Nazaruddin (Partai Demokrat), Anas Urbaningrum (Demokrat), Emir Moeis (PDIP), Luthfi Hasan Ishaaq (PKS).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pernah menyatakan, hingga April 2014, sudah 74 anggota DPR terlibat kasus korupsi. "Cukup banyak terdakwa yang berasal dari partai politik kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman," kata Bambang di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 15 April 2015. (Baca: 74 Anggota DPR Terlibat Korupsi)

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/01/28/078638139/Aturan-Baru-KPK-Tak-Mudah-Panggil-Anggota-DPR

Selasa, 27 Januari 2015

DPR Seharusnya Bisa Cegah Polemik Pencalonan Budi Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Yunarto Wijaya mengkritik DPR yang menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, meski yang bersangkutan telah berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menganggap DPR juga punya andil dalam polemik pencalonan Budi.

Yunarto mengatakan, DPR seolah tak peduli dengan status tersangka kasus dugaan korupsi yang melekat pada Budi.

"DPR tidak menganggap penetapan tersangka sebagai hal yang serius," ujar Yunarto, dalam diskusi mengenai pengangkatan Kapolri, di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015).

Menurut Yunarto, DPR seharusnya memiliki kewenangan untuk memperpanjang atau menunda uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi. Bahkan, kata dia, DPR bisa saja membatalkan pencalonan Budi sebagai calon tunggal kepala Polri. Namun, Yunarto menyanyangkan hal itu tidak dilakukan oleh DPR.

Persetujuan DPR terhadap Budi Gunawan yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, menurut Yunarto, juga perlu dipertanyakan. Pasalnya, keputusan DPR menyetujui Budi sebagai Kapolri bulat. Padahal, selama ini dua koalisi di parlemen selalu berbeda jalan.

"Tapi yang mengagetkan, tiba-tiba DPR satu iman, setuju dengan Budi Gunawan," kata Yunarto.

Yunarto menambahkan, hal lainnya yang juga patut dipertanyakan adalah tidak dilibatkannya KPK dalam uji kelayakan dan uji kepatutan di Komisi III DPR. Menurut Yunarto, seharusnya anggota Komisi III dapat berkonsultasi dengan KPK. Paling tidak, untuk mengukur seberapa jauh penetapan tersangka yang diberikan terhadap Budi Gunawan.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/22/23293271/DPR.Seharusnya.Bisa.Cegah.Polemik.Pencalonan.Budi.Gunawan