Senin, 21 Juli 2014

ICJR Siapkan Uji Materi UU MD3

Belum lama disetujui, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) hasil revisi langsung dikecam sejumlah kalangan. Pengganti Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 itu dinilai terlalu mengistimewakan DPR dan membuat proteksi berlebihan terhadap anggota Dewan. Karena itu, sejumlah kalangan sudah mewanti-wanti akan menempuh langkah konstitusional menggugat materi Undang-Undang tersebut.

Salah satunya dating dari kelompok pemerhati reformasi hukum pidana, Institute for Criminal Justice Reform(ICJR). Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, ICJR sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang digugat terutama Pasal 245 UU MD3 karena pasal ini dinilai menghambat proses penegakan hukum. “ICJR akan segera mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Direktur Eksekutif Supriyadi W. Eddyono.

Pasal 245 berisi tiga ayat. Ayat (1) menyebutkan, ”Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan”.

Ayat (3) menyebutkan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR; a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; c. Disangka melakukan tindak pidana khusus”.

Inti Pasal 245 adalah pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikananggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana –selain pengecualian-- harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Supriyadi berpandangan ketentuan tersebut dinilai membangkitkan kembali Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Padahal, kata Supriyadi, Pasal 36 UU Pemdatelah diputus tidak memiliki kekuatan hukum mengikatdan bertentangan dengankonstitusi. “MK menyatakan bahwa proses hukum penyidikan dan penyelidikan terhadap kepala daerah tidak membutuhkan persetujuan dari Presiden,” ujarnya.

Ia menilai jiwa Pasal 245 UU MD3 hasil revisi sama halnya dengan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU Pemda. Semestinya, masih kata Supriyadi perumusan dan pembahasan putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 menjadi rujukan. Maka dari itu, pembentukan UU MD3 hasil revisi dinilai tidak cermat dalam melakukan harmonisasi, khususnyaberhubungan dengan UUD 1945.

Rumusan Pasal 245 UU MD3 hasil revisi dapat menghambat proses penegakan hukum. Rumusan itu bisa menghambat penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pasal itu terkesan memperlambat proses peradilan pidanakarena izin. “Ada perlakuan berbeda terhadap warga negara lainnya dengan diberlakukannya Pasal 245 UU MD3 tersebut. Apapun jabatannya, anggota DPR adalah subjek hukum yang tidak boleh dibedakan dengan warga negara lainnya,” tandasnya.

Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mengamini padangan Supriyadi. Menurutnya ketentuan Pasal 245 menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Namun khusus tindak pidana korupsi, UU KPK bersifat lex spesialis. “Terkait pidana korupsi, KPK bisa langsung,” ujarnya.

Wakil Ketua Pansus RUU MD3 Fahri Hamzah mempersilakan siapapun melakukan uji materi ke MK. Menurutnya, hak warga negara melakukan uji materi karena hak itu dijamin konstitusi.Uji materi diberikan kepada setiap warga negara Indonesia sepanjang memiliki legal standing. “Itu tidak ada masalah, silakan saja,” pungkas politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPR itu.

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53cc7a781d5fa/icjr-siapkan-uji-materi-uu-md3

Jumat, 18 Juli 2014

Revisi Poin-poin UU MD3 Diminta Tak Batasi Peran KPK

Banda Aceh – Proses revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ditengarai memuat poin-poin yang dapat membatasi kinerja KPK dalam mengusut indikasi-indikasi korupsi di DPR. Poin-poin itu diantaranya yakni proses penyidikan pidana tertentu harus disetujui oleh Mahkamah Kehormatan dan butuh 30 hari izin untuk menyidik DPR.

“Itu tidak boleh. Kita harus menolak pasal-pasal yang membatasi kewenangan KPK. Itu seperti benteng yang sedang dibangun di DPR,” ujar Pakar Hukum Unsyiah, Saifuddin Bantasyam, Rabu (16/7/2014).

Nuansa menghambat kewenangan KPK di DPR sebut Saifuddin merupakan respon yang berlebihan. Poin-poin tersebut harusnya dihapuskan dalam revisi UU MD3. Dia mengajak masyarakat mengawal revisi UU MD3 ini sehingga DPR tetap bekerja pada tracknya.

Di lain hal di menekankan, sebagai wakil rakyat DPR diharapkan tetap mengedepankan transparansi dan keterbukaan. Upaya menutup celah transparansi tersebut justru akan memperlebar potensi korupsi di tubuh DPR. Apalagi saat ini jelasnya, DPR memiliki kewenangan pengelolaan anggaran dalam bentuk program dan bantuan social.

“Kalau itu menyangkut transparansi dan akuntabilitas,, harus dilawan bersama,” paparnya.

Sumber : http://www.theglobejournal.com/Hukum/revisi-poin-poin-uu-md3-diminta-tak-batasi-peran-kpk/index.php

Kamis, 17 Juli 2014

UU MD3 Tak Mencerminkan Negara Hukum

JAKARTA - Pengesahan Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) terus menuai kritik. Pengamat hukum tata negara Universitas Nusa Cendana, Johanes Tuba Helan, berpendapat UU MD3 tidak mencerminkan negara hukum.

"UU MD3 tidak mencerminkan negara hukum yaitu equality before the law. Apa hebatnya anggota dewan sehingga mau diperiksa harus mendapat izin," kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Selasa (15/7/2014).

Dalam revisi UU MD3, salah satu persoalan yang menjadi keberatan publik adalah birokratisasi izin pemeriksaan anggota DPR, karena dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang mempersulit legislator disentuh proses hukum.

Dalam hal ini, publik menyoroti adanya birokratisasi izin pemeriksaan anggota DPR yang terkandung dalam Pasal 220 naskah revisi UU MD3. (Klik: DPD Akan Gugat Undang-undang MD3 ke MK)

Pasal tersebut mengatur pemeriksaan anggota DPR harus atas izin presiden, sehingga bertentangan dengan ketentuan konstitusi, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Menurut dia, anggota dewan adalah sama dengan semua warga bangsa ini yang memiliki kesamaan dihadapan hukum. (Klik: UU MD3 Hambat Pemberantasan Korupsi)

Karena itu, dia mendukung langkah sejumlah pihak yang akan mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar dapat membatalkan apa yang sudah disahkan lembaga legislatif itu.

Dia juga yakin, MK dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya, dengan berpedoman pada sistem ketatanegaraan yang dianut bangsa ini.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2014/07/15/339/1012949/uu-md3-tak-mencerminkan-negara-hukum