Rabu, 23 April 2014

Waduh si Rapor Merah itu Masih Balik Lagi ke Senayan

MESKI belum keputusan resmi KPU, sekarang mulai ada bayangan siapa-siapa saja anggota DPR inkamben yang kembali ke Senayan. Celakanya, mereka yang selama ini “bermasalah”, ternyata harus nongol lagi di DPR, sementara mereka yang kinerjanya bukan yang termasuk kategori “rapor merah” justru gagal kembali.

Tapi itulah kwalitas pemilih kita, sudah banyak yang pelupa, sehingga meski “bermasalah” pun dicoblos juga.

LSM Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) belum lama ini menyebutkan bahwa 80 % anggota DPR kinerjanya tidak bagus. Rilis itu sengaja dilempar sebelum Pemilu 9 April tentunya dengan maksud, agar rakyat hati-hati dalam memilih. Dengan demikian para penyandang “rapor merah” itu jangan diberi kesempatan kembali ke Senayan.

Tapi fakta bicara lain. Mereka yang sering disebut-sebut dalam pusaran kasus korupsi, termasuk mereka yang aktif dalam gerakan pelemahan KPK, justru kembali ke Senayan. Nama-nama itu di antaranya: Setya Novanto (Golkar), Melcias Markus Mekeng (Golkar), Azis Syamsuddin (Golkar), Edhie Baskoro (Demokrat), Fahri Hamzah (PKS), Desmon Mahesa (Gerindra). Sebaliknya yang kinerjanya bagus sebagaimana Eva Sundari (PDIP) malah gagal kembali ke Senayan.

Mengapa mereka yang ”bermasalah” bisa kembali ke Senayan? Bisa karena rakyat pemilih sudah lupa akan ”dosa-dosa” mereka, bisa juga memang sudah tak peduli sehingga asal coblos, atau juga karena kena penyakit NPWP (Nomer Pira Wani Pira). Karenanya KPK pun mencemaskan bahwa kwalitas anggota DPR priode 2014-2019 takkan banyak perubahan, mereka yang lantang menggoyang KPK akan terus unjuk gigi di Senayan.

Sedikit terhibur adalah, ketika Ruhut Sitompul, Sutan Bathugana, Ahmad Yani, diprediksi merupakan para inkamben yang takkan kembali lagi ke Senayan. Ahmad Yani bagian dari orang yang terus menggoyang KPK. Begitu juga Sutan Bathugana, kasus SKK Migas agaknya menjadikan dia tak lagi masuk itu barang. Dan DPR 2014-2019 akan menjadi ”tenang”, karena tak lagi terganggu suara hingar bingar suara si Poltak.

Sumber : http://poskotanews.com/2014/04/23/waduh-si-rapor-merahitu-masih-balik-lagi-ke-senayan/

Selasa, 22 April 2014

‎Politik Uang Makin Brutal

JAKARTA - Tindak politik uang dalam Pemilu 2014 dinilai lebih marak, brutal dan dilakukan terang-terangan dibanding 2009. Politik transaksional tidak hanya terjadi antara peserta pemilu dengan pemilih, tetapi juga antara peserta dengan penyelenggara pemilu.

"Kami banyak mendengar dan menerima laporan, politik uang pada pemilu kali ini sangat masif, vulgar dan brutal bahkan ada yang mengatakan paling brutal dan vulgar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya," kata Penasehat Pemantau Kemitraan Wahidah Suaib di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (21/4).

Hasil pemantauan di lapangan, menurut Waidah, politik transksional melibatkan partai, caleg, saksi partai, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan panitia pemungutan suara (PPS). Mereka melakukan praktik haram itu untuk memenangkan caleg atau partai tertentu.

Mantan komisioner Bawaslu itu mengatakan, dari 1.062 orang yang dipantau Kemitraan di daerah, 129 orang melaporkan terjadi pembagian uang atau barang kepada pemilih. Agar memilih partai atau caleg tertentu menjelang hari pemungutan suara, 9 April 2014.

"Di Maluku 31 orang pelapor, di Papua 19 orang pelapor, di Jawa Tengah 56 orang pelapor, Sumatera Utara 19 orang pelapor, dan Nusa Tenggara Barat 4 orang pelapor," ujarnya.

Kemitraan juga menemukan indikasi pembagian uang atau iming-iming uang atau barang ke KPPS dilaporkan oleh 49 orang pemantau Kemitraan. Menurut Wahidah, kasus itu terjadi di Maluku (17 orang pelapor), Papua (12 orang pelapor), Jawa Tengah (14 orang pelapor), Sumatera Utara (3 orang pelapor), NTB (3 orang pelapor).

"Sedangkan pada hari-H pemungutan suara, terdapat 64 orang pemantau kami yang melapor bahwa melihat sendiri praktik politik uang," jelasnya.

Wahidah mengatakan, politik transaksional jelas melanggar asas independensi dan profesionalisme yang harusnya dimiliki penyelenggara. Politik uang sangat memprihatinkan karena dilakukan secara terang-terangan dan parahnya sebagai suatu yang lazim.

"Tak sedikit pemilih dan caleg geram, mengeluh, akan praktik politik yang. Sayang, sedikit yang peduli dan berani terbuka melapor ke pengawas," tegasnya.

Sementara itu, pengamat politik Point Indonesia, Karel Harto Susetyo, mengatakan maraknya politik uang dalam proses pelaksanaan pemilu legislatif menjadi tolak ukur potensi korupsi di badan DPRD/DPR RI. Sebab, kandidat anggota dewan yang menang dari hasil tersebut akan berpikir untuk mengembalikan modalnya saat sudah meraih kursi empuk.

"Politik uang pada masa pemilu mendorong terjadinya korupsi. Sebab, mereka merebut kekuasaan dengan mengesampingkan moralitas politik," papar Karel saat dihubungi INDOPOS, Senin (21/4).

Menurut dia, perlu ada perbaikan dalam proses pemilu, khususnya pembiayaan. Negara harus memberikan jaminan agar proses pesta demokrasi ini bisa berjalan lancar dan melahirkan sosok negarawan. Keberadaan teknologi informasi dalam proses pemilu, kata dia, harus ditingkatkan, bukan lagi sekadar instrumental, namun substansial.

"Saya yakin adanya proses pencoblosan dan perhitungan suara menggunakan IT, pemilu justru cepat dan transparan," ujar Karel.

Menurutnya, tingginya tingkat pelanggaran, khususnya politik uang sebenarnya merupakan kehendak publik untuk menghukum legislatif. "Mereka menilai, ada kegagalan mereka dalam melaksanakan fungsi sebagai pengontrol pemerintah," tandasnya.

Selain itu, kata Karel, pendidikan parpol yang masih minim juga menjadi pemicu para caleg melanggengkan upaya-upaya tersebut. "Ada upaya untuk memelihara pragmatisme. Ditambah otoritas Bawaslu yang masih lemah dalam memberikan hukumanbagi pelaku money politic," tuturnya.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/04/22/229942/%E2%80%8EPolitik-Uang-Makin-Brutal-#

Senin, 21 April 2014

Caleg 'Bermasalah' Kembali ke Senayan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon legislator inkumben, yang pernah disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi atau terlibat gerakan pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, akan kembali ke Senayan. Para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sebagian mengantongi suara terbanyak di daerah pemilihan masing-masing.

Di dua daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, dua politikus Partai Golkar, Setyo Novanto (NTT II) dan Melchias Marcus Mekeng (NTT I), sama-sama mengantongi suara yang cukup untuk kembali masuk Senayan.

“(Perolehan) suara Herman Hery (PDI Perjuangan) lebih besar daripada suara caleg Partai Golkar, Setya,” kata staf Sekretariat Golkar, Heri Liman, akhir pekan lalu. Nama Setya disebut oleh saksi Lukman Abbas dalam sidang kasus PON di Pengadilan Korupsi Pekanbaru. Adapun Melchias pernah disebut dalam kasus alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Namun kedua politikus senior Golkar ini membantah tudingan-tudingan itu.

Herman merupakan anggota DPR yang disebut terlibat kasus simulator kemudi oleh saksi Ajun Komisaris Besar Thedy Rusmawan dalam persidangan. Herman Hery, yang mendapat 115 ribu suara, juga membantah memiliki kaitan dengan kasus simulator.

Politikus Golkar, Aziz Syamsuddin, yang disebut oleh terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Palembang menerima aliran dana, juga dipastikan lolos ke DPR dari wilayah Lampung Tengah. “Insya Allah (Golkar dapat) dua kursi di Lampung II,” kata Aziz, yang menyatakan tidak tahu-menahu soal tudingan itu.

Nama lain yang kerap dikaitkan dalam kasus Hambalang dan terpilih kembali adalah politikus Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. Ia terpilih di Jawa Timur VII dengan dukungan 102 ribu suara hanya di Pacitan, asal orang tuanya, Susilo Bambang Yudhoyono. Jumlah suara ini belum termasuk di Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Trenggalek. “Suaranya sudah lebih-lebih,” kata Frend Mashudi, anggota tim Griya Aspirasi Edhie Baskoro Yudhoyono.

Ibas sendiri membantah terlibat kasus pembangunan pusat olahraga itu. “Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Seribu persen,” katanya beberapa waktu lalu.

Gedung Dewan di Senayan pun kembali diisi sejumlah politikus yang kerap dianggap ikut melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti Fahri Hamzah (PKS), Desmond Junaidi Mahesa (Gerindra), dan Syarifuddin Sudding (Hanura). Fahri terpilih di Nusa Tenggara Barat, Desmond dari Banten II, dan Sarifuddin yakin menduduki kursi Hanura dari Sulawesi Tengah. Desmon mengatakan ia akan terus “menyerang” KPK.

Fahri menilai kewenangan KPK terlalu besar, misalnya mengenai penyadapan. Menurut dia, kewenangan itu seharusnya dibatasi dengan undang-undang.

Wakil KPK Zulkarnain khawatir kehadiran muka lama tersebut melanggengkan ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam lima tahun ke depan. “Ancaman bisa datang lagi, sehingga kita harus semakin mengawal proses legislasi,” kata Zulkarnain kepada Tempo.

Sumber : http://www.tempo.co/read/fokus/2014/04/21/2931/Caleg-Bermasalah-Kembali-ke-Senayan