Kamis, 23 April 2015

DPR Harus Transparan Soal Anggaran Rp 6,8 T

JAKARTA - DPR mengajukan anggaran kesetjenan DPR tahun 2016 sebesar Rp6,8 triliun. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak adanya transparansi dalam pengajuan anggaran bernilai triliunan itu. Pasalnya, anggaran tersebut hanya dilaporkan besarannya oleh pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tanpa adanya penjelasan penggunaannya.

"Nah itu dia masalahnya. BURT ini tidak terlalu transparan dalam bekerja. Program-program yang merka rancang terkesan berbau proyek semata," kata Research Manager Formappi, Lucius Karus ketika dihubungi KORAN SINDO di Jakarta, Rabu 22 April kemarin.

Lucius berpendapat, sudah seharusnya BURT DPR menjelaskan secara detail mengenai program kesetjenan yang katanya untuk membangun parlemen moderen. "Kan parameter parlemen moderen itu transparansi. Bagaimana bisa moderen kalau baru-baru mulai begini sudah tidak transparan," tukas Lucius.

Mengenai anggaran Rp6,8 triliun yang diajukan, Lucius berpandangan, terlalu besar. Kalaupun alasannya penambahan jumlah Tenaga Ahli (TA) anggota dewan, tentunya tidak akan sebesar itu. "Apalagi perencanaan penggunaan anggaran tidak dilakukan dengan baik," tambahnya.

Dengan tidak adanya transparansi seperti ini, terkesan tidak ada format yang jelas dalam perencanaan DPR. Sehingga proyek-proyek yang diusulkan mengada-ada dan mengundang protes publik.

Kata Lucius, bisa saja proyek pembangunan gedung baru DPR dan sejenisnya sudah masuk ke dalam jumlah anggaran yang besar itu. Dengan kata lain, kesetjenan dan pimpinan DPR diam-diam merencanakan pembangunan gedung baru. "Ini berarti ada konspirasi yang bekerja diam-diam untuk memuluskan pembangunan gedung baru, karena wacana ini menimbulkan pro-kontra," tandasnya.

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/992744/12/dpr-harus-transparan-soal-anggaran-rp-6-8-t-1429716116

Rabu, 22 April 2015

DPR Ajukan Rp6,8 T, Ini Penjelasan Agus Hermanto

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan, anggaran Rp6,8 triliun yang diajukan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ditujukan untuk kegiatan kesekjenan DPR.

"Ini belum definitif, baru indikatif. Ini baru nanti yang diajukan pemerintah, dibicarakan ke pemerintah anggaran sebesar itu. Yang disetujui nanti belum tentu segitu, itu tergantung pembicaraan dengan pemerintah," kata Agus seusai Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/4/2015).

Menurut Agus, kemungkinan anggaran ini juga ditujukan untuk pembangunan museum dan perpustakaan DPR seperti yang sudah diajukan sebelumnya sebagai bagian dari upaya menjadikan parlemen Indonesia menjadi parlemen modern.

"Bisa jadi masuk di situ (pembangunan museum dan perpustakaan). Kita lihat nanti detailnya dalam pembahasan. Ini kan masih anggaran indikatif," jelasnya.

Soal rencana renovasi gedung parlemen, Agus berpendapat bisa saja itu juga termasuk ke anggaran renovasi gedung DPR yang sudah cukup tua. Hanya saja, untuk detail rencana hal itu dapat diketahui ketika sudah masuk ke pembahasan. Sementara, ini baru diajukan ke pemerintah.

Selain itu, mengenai rencana polisi parlemen, menurutnya, itu masih sekadar wacana dari beberapa anggota yang kemudian dikonfirmasi ke pimpinan DPR sehingga terekspose ke media.

"Jadi, masih jauh panggang dari api. Masih dalam taraf wacana," tegasnya.

Lagi pula, Agus menambahkan, pengajuan Rp6,8 triliun anggaran di tahun 2016 ini kenaikannya tidak cukup signifikan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2015 yang besarannya Rp5,1 triliun. Terlebih, tenaga ahli (TA) anggota yang jumlahnya ditambahkan sementara sebelumnya hanya satu orang.

"Jadi, ini pagu indikatif yang nantinya akan dibicarakan dengan pemerintah untuk mendapatkan pagu yang sebenarnya," pungkasnya.

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/992287/12/dpr-ajukan-rp6-8-t-ini-penjelasan-agus-hermanto-1429664844

Selasa, 21 April 2015

Ada Rp 220 Miliar Anggaran DPR yang Dinilai Aneh dan Tak Wajar

Jakarta-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan ada anggaran DPR sebesar Rp 220 miliar yang dinilai aneh, janggal, dan tidak wajar. Di antaranya adalah anggaran pembelian parfum yang mencapai Rp 2 miliar. Karena itu, FITRA mengecam keras rencana DPR yang belum genap bekerja selama satu semester untuk melakukan berbagai pengadaan dan kegiatan yang dinilai aneh dan hanya menghamburkan uang negara saja. FITRA melihat langkah DPR ini sebagai tindakan mengingkari kehendak rakyat dan mementingkan diri sendiri.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu.com, Senin (13/4), Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA Apung Widadi menyebutkan, dalam dokumen Rencana Pengadaan Umum DPR di website www.dpr.go.id terdapat beberapa anggaran janggal, aneh, dan tidak wajar dengan total hampir Rp 220 miliar. Nama pengadaan dan anggarannya pun aneh-aneh. Mulai dari biaya pengadaan parfum yang mencapai miliaran rupiah hingga penyiaran Humas DPR.

Dari data fakta tersebut, FITRA menilai anggaran ini tidak wajar dan cenderung memboroskan keuangan negara karena anggaran yang fantastis dengan nama barang yang sepele.

Selain itu, potensi markup dari pengadaan tersebut tinggi karena tidak sesuai dengan harga rata-rata pasar, misalnya saja pengadaan parfum hingga Rp 2 miliar rupiah dan makanan rusa hingga Rp 600 juta.

Ia mengatakan, untuk biaya perawatan rumah dinas DPR senilai Rp 32 miliar setiap tahun saja berpotensi diselewengkan karena alokasi yang sama dianggarkan setiap tahun.

Disinyalir, ada mafia anggaran dan pengusaha hitam yang sengaja mendorong alokasi anggaran tersebut naik secara signifikan dan tidak wajar.

FITRA berpendapat, tindakan Setjen DPR tersebut sangat menyakiti hati rakyat, di tengah situasi masyarakat yang mengalami kenaikan bahan pokok akibat naiknya harga BBM. Untuk itu, FITRA menuntut agar DPR membatalkan pengadaan barang-barang yang tidak wajar tersebut. Selanjutnya, DPR harus merevisi alokasi anggaran pengadaan kebutuhan rumah tangga dengan nilai dan harga yang wajar.

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/265183-ada-rp-220-miliar-anggaran-dpr-yang-dinilai-aneh-dan-tak-wajar.html